:
Oleh Eko Budiono, Senin, 9 Mei 2016 | 19:00 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 256
Jakarta, InfoPublik - Sinergi antara kepala daerah dan DPRD harus tetap dibangun secara terus menerus. Apalagi pengambilan keputusan kebijakan politik pembangunan di daerah merupakan tanggung jawab bersama.
"Yang namanya pemda itu dipimpin oleh seorang kepala daerah yang dipilih oleh rakyat," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai Rembuk Nasional di Kantor Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Senin (9/5).
Mendagri dalam siara persnya menegaskan, pembangunan daerah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Contoh Bupati Purwakarta yang berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, kesehatan dan pendidikan," tuturnya.
Ia menilai sinergi juga harus dibangun dengan unsur kepolisian, kejaksaan, matra-matra TNI, tokoh masyarakat, adat serta agama. Dengan begitu, lanjutnya, gelagat dan dinamika yang terjadi di daerah dapat diantisipasi.
"Saya ingin gelas pecah di RT, pak bupati harus tahu cepat hari itu juga. Siapa yang bawa gelas, di rumah siapa pecahnya, arahnya ke mana. Intinya, fungsi stabilitas jadi kata kunci suksesnya pembangunan," ungkapnya.
Sedangkan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mengatakan, keberhasilan daerahnya merupakan kerjasama efektif dengan DPRD. Dia mengemukakan, pembangunan infrastruktur di Purwakarta meningkat.
"Seluruh jalan berbeton aspal. Air bersih, listrik kita sediakan untuk masyarakat," katanya.
Menurutnya, pemda Purwakarta juga meningkatkan kesejahteraan aparatur desa. Gaji kepala desa Rp4 juta setiap bulan, sedangkan sekretaris desa sebesar Rp2,7 juta.
"Bagi saya, aparatur desa itu ujung tombak pembangunan. Mereka paling mengerti problem masyarakat," ujarnya.
Tapi di situ ada sanksi. Kalau ada orang sakit tidak dilaporkan ke bupati, gaji kepala desa dihentikan. Begitu juga kalau ada orang miskin tidak makan, tambahnya.