DPR Minta Menkumham Evaluasi Manajemen Penjara

Jakarta, InfoPublik - Perlu ada evaluasi dan perbaikan manajemen penjara, di samping penguatan kapasitas sumber daya manusia  (SDM) dan perbaikan keluarga binaan, agar kerusuhan yang kerap terjadi di lembaga pemasyaratan (lapas), tidak terulang lagi.

“Manajerial lapas itu sangat penting dilakukan, karena banyak oknum sipir ikut bermain dalam jaringan narkoba. Menkumham  harus melihat masalah SDM itu secara  bijak, sehingga harus diuraikan berbagai masalah,” kata anggota Komisi III DPR RI DIdik Mukrianto di Jakarta, Senin (25/4).

Mengurai peredaran narkoba di lapas, katanya, salah satu jalan keluarnya adalah melakukan mutasi SDM dari lapas satu ke lapas yang lain. Sedangkan masalah jumlah penghuni lapas, seperti di Salemba yang dihuni 3.500 napim tapi dijaga oleh 20 sipir, jelas tidak proposional. Namun, hal itu  bisa diatasi dengan  penggunaan  teknologi  CCTV dan sebagainya.

"Tapi, terpenting moral will dari pengelola lapas harus ada. Masalahnya sederhana,  mutasi seluruh  sipir penjara yang tujuannya untuk melokalisasi sipir yang baik dan yang tidak," katanya.

Komisi III DPR, katanya, cukup kritis menanyakan permasalahan lapas ini dan meminta Menkumham memberikan solusi terbaik dalam pengelolaan lapas di tanah air, agar tidak terjadi lagi kerusuhan. Kerusuhan  merupakan tamparan keras.

"Narkoba menurut hukum Indonesia sebagai extraordinary crime, karena itu kita membuka mata, bahwa saat ini Indonesia sudah  darurat narkoba, yang benar-benar membahayakan generasi muda. Saat ini kita disuguhkan penyelengaraan negara yang  tidak luput dari incaran jaringan narkoba, bahkan oknum TNI dan Polri juga terbawa arus narkoba yang dapat merontokkan sendi-sendi kehidupan negara," pungkasnya.