:
Oleh Eko Budiono, Senin, 25 Januari 2016 | 13:49 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 343
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah akan menuntaskan batas wilayah yang masih terjadi di sejumlah daerah. Tujuannya agar percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan penduduk dapat tercapai.
"Contoh dari daerah yang mengalami batas wilayah seperti Kabupaten Musirawas Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua Kabupaten tersebut sudah 10 tahun rebutan tapal batas, namun tidak kunjung selesai," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantornya, Senin (25/1).
Menurut Mendagri, bahkan ada satu kabupaten yang memiliki dua ibukota karena tarik-menarik kepentingan antar elite di daerah tersebut. "Ini kejadian kalau mau jujur, saya buka file pemekaran dari 1999 sampai sekarang, hampir 58 persen tidak mencapai target. Tujuan pemerataan kesejahteraan dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga tidak berhasil," paparnya.
Dia mengakui sampai saat ini masih ada daerah yang sudah bertahun-tahun dimekarkan, justru masih bermasalah. Misalnya masalah batas antardaerah, batas desa, dan lain-lain. Bahkan, ada daerah otonomi baru, 4 tahun tidak bisa menentukan ibukotanya.
Dia menambahkan sejak dibukanya otonomi daerah, ratusan usulan pemekaran langsung diajukan ke Jakarta. "Laju pemekaran bergerak begitu cepat. Namun daerah yang sudah dimekarkan masih saja bergantung pada anggaran pusat," tegasnya.