Jakarta, InfoPublik – Pengemudi kurir online yang tergabung dalam Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) meminta pemerintah menetapkan regulasi khusus mengenai tarif layanan pengantaran barang dan makanan. Mereka menilai belum adanya standar tarif yang jelas menyebabkan persaingan antaraplikator berdampak pada rendahnya pendapatan pengemudi.
Keluhan tersebut disampaikan dalam pertemuan perwakilan pengemudi dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, menyusul audiensi FDTOI dengan pimpinan DPR RI pada Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para pengemudi menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi di lapangan, mulai dari rendahnya tarif pengantaran, potongan komisi aplikator, beban barang yang tidak sebanding dengan pembayaran, hingga belum adanya kompensasi waktu tunggu.
Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan pemerintah tengah berupaya merumuskan pengaturan yang dapat menjadi dasar penetapan biaya layanan transportasi barang dan makanan. Menurutnya, kedua layanan tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan transportasi daring untuk penumpang.
Ia menjelaskan, pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan merupakan model baru yang belum memiliki rujukan regulasi seragam di berbagai negara. "Dan karena memang model baru, ini tentu harus mendengarkan masukan dari banyak pihak," ujar Meutya.
Meutya Hafid menambahkan, penyusunan regulasi tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian karena terdapat sejumlah komponen pengaturan yang berkaitan dengan kewenangan instansi lain, termasuk Kementerian Perhubungan.
Karena itu, pemerintah akan menghimpun masukan dari para pengemudi sebelum merumuskan kebijakan lebih lanjut. "Kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum bentuk keluar. Jadi dari sini nanti hasil komponen itu kita juga akan sampaikan kepada Menteri Perhubungan," katanya.
Kesenjangan Pendapatan Pengemudi
Perwakilan FDTOI, Ade Putra, mengatakan pengemudi kurir berbasis aplikasi selama ini belum memiliki landasan penetapan tarif yang memadai.
Menurut Ade, ketentuan yang ada belum memberikan standar tarif yang secara efektif melindungi pendapatan pengemudi. Akibatnya, persaingan antaraplikator membuat tarif layanan semakin rendah, terutama ketika platform baru berusaha menarik konsumen.
Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan antara pengemudi yang melayani pengantaran penumpang dan mereka yang mengantarkan barang maupun makanan.
Ade menjelaskan, pekerjaan kurir memiliki kompleksitas yang tidak selalu tercermin dalam perhitungan tarif berbasis jarak. Dalam layanan pengantaran barang, misalnya, terdapat skema pengiriman instan, multistop, hingga pengiriman beberapa paket sekaligus.
Pada layanan multistop, pengemudi dapat mengambil barang dari satu titik untuk kemudian mengantarkannya ke beberapa lokasi. Namun, menurut Ade, perhitungan pembayaran yang diterima pengemudi belum sepenuhnya mencerminkan jumlah paket dan titik pengantaran yang harus dilayani.
Persoalan serupa juga terjadi pada layanan pengantaran makanan. Dalam skema pesanan gabungan atau double order, pengemudi harus mendatangi lebih dari satu restoran sebelum mengantarkan pesanan kepada konsumen.
Padahal, konsumen tetap membayar biaya pengantaran sesuai ketentuan masing-masing pesanan. Sementara itu, pengemudi menilai tambahan pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan belum memperoleh kompensasi yang sepadan.
Beban Barang dan Waktu Tunggu Belum Diperhitungkan
Selain persoalan tarif, Ade Putra juga menyoroti risiko pekerjaan kurir yang harus mengangkut barang dengan ukuran dan bobot beragam. Tidak jarang pengemudi menerima paket berukuran besar atau berdimensi panjang yang membutuhkan penanganan khusus.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengemudi, terutama ketika beberapa barang harus dibawa sekaligus dalam satu perjalanan.
Di sisi lain, pengemudi juga menghadapi risiko terkena sanksi atau suspensi apabila menolak pesanan yang dinilai tidak sesuai dengan kemampuan kendaraan maupun kapasitas angkut.
Ade berharap regulasi baru dapat memberikan batas tarif bawah dan batas tarif atas untuk layanan pengantaran barang dan makanan.
Menurutnya, besaran tarif dapat disusun dengan mempertimbangkan tarif layanan pengantaran penumpang sebagai salah satu acuan, tetapi tetap memperhitungkan karakteristik pekerjaan kurir.
Ia juga mengusulkan adanya biaya tambahan untuk layanan multistop, termasuk kompensasi waktu tunggu ketika pengemudi harus menunggu pesanan selesai disiapkan di restoran.
Ade mencontohkan, sejumlah platform telah menerapkan tambahan pembayaran untuk pemberhentian berikutnya dalam layanan multistop. Namun, ia menilai besaran tambahan tersebut masih belum cukup untuk mengatasi persoalan rendahnya tarif dasar.
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah mekanisme pencairan pembayaran. Ade menyebut terdapat platform yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencairkan pendapatan pengemudi dibandingkan platform lain yang menyediakan pembayaran lebih cepat.
Keterlambatan tersebut menjadi persoalan karena pengemudi membutuhkan dana operasional harian, seperti untuk membeli bahan bakar dan memenuhi kebutuhan selama bekerja.
Sebelumnya, pada 19 November 2026, perwakilan FDTOI telah menyampaikan aspirasi kepada jajaran pimpinan DPR RI, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Dalam audiensi tersebut, DPR mendorong percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan serta sinkronisasi pembahasan rancangan undang-undang di Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi V DPR RI agar pengaturan transportasi daring tidak tumpang tindih.
Dasco juga menghubungi Menkomdigi Meutya Hafid untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah dan perwakilan pengemudi terkait mekanisme pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan.
Dalam pertemuan dengan Menkomdigi, perwakilan FDTOI menyampaikan bahwa organisasi mereka terdiri atas sejumlah aliansi organisasi dan serikat pekerja yang berasal dari 19 kota di Indonesia.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya melibatkan perwakilan pengemudi di tingkat pusat, tetapi juga memberikan ruang bagi pengemudi daerah untuk menyampaikan kondisi nyata di lapangan.
Menkomdigi Meutya Hafid menyambut masukan tersebut dan menegaskan pentingnya mendengarkan aspirasi para pengemudi sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan.
Untuk itu, Meutya Hafid mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan para pengemudi. Ia menilai aspirasi tersebut memberikan gambaran langsung mengenai persoalan yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam perumusan kebijakan. "Ini masukannya sangat komplit, real, dan langsung to the point. Jadi kita juga terima kasih. Memang dari yang kami exercise, bagian ini belum masuk," ujar Meutya.