Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka ruang dialog dengan sejumlah perwakilan organisasi kurir transportasi online untuk membahas rencana penyusunan regulasi tarif layanan pengantaran barang dan makanan berbasis aplikasi.
Adapun perwakilan organisasi tersebut antara lain Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI), Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat), Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan, layanan pengantaran barang dan makanan memiliki karakteristik berbeda dengan layanan transportasi penumpang. Karena itu, diperlukan pengaturan tersendiri yang mampu mengakomodasi kebutuhan para pengemudi maupun masyarakat pengguna layanan.
Menurut Meutya, hingga saat ini belum terdapat acuan regulasi yang seragam, baik di Indonesia maupun di sejumlah negara lain, terkait pengaturan layanan transportasi barang dan makanan berbasis aplikasi. "Karena ini bentuk teknologi baru, tidak ada satu rujukan acuan peraturan yang sama dari negara-negara, bahkan banyak negara yang justru belum memiliki. Indonesia berusaha kemudian membuat sebuah peraturan baru," ujar Meutya Hafid dalam pertemuan dengan perwakilan pengemudi transportasi online di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan, penyusunan regulasi tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk para pengemudi yang selama ini merasakan langsung kondisi operasional di lapangan. Masukan yang dihimpun nantinya akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI), Ade Putra, menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi pengemudi kurir online, terutama terkait rendahnya tarif pengantaran, beban barang, sistem pembayaran, hingga tidak adanya kompensasi waktu tunggu.
Ade Putra, mengatakan pengaturan tarif kurir online masih belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pengemudi. Ia menilai persaingan antaraplikator membuat tarif pengantaran semakin rendah. Kondisi tersebut dinilai merugikan pengemudi karena perusahaan aplikasi berlomba menawarkan harga murah untuk menarik konsumen.
Ade mencontohkan, pada salah satu platform, tarif pengantaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp9.200 untuk jarak di bawah empat kilometer kini ditemukan hanya sekitar Rp3.600 hingga Rp4.600 per pesanan.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat timpang jika dibandingkan dengan layanan transportasi penumpang. "Untuk penumpang, satu orderan bisa Rp10.200. Sementara teman-teman kurir rata-rata hanya Rp3.000," ungkap Ade.
Selain persoalan tarif, Ade Putra menjelaskan bahwa layanan pengiriman barang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan pengantaran penumpang. Pengemudi tidak hanya menghadapi perbedaan jenis dan ukuran barang, tetapi juga harus mengantarkan beberapa paket sekaligus ke sejumlah lokasi.
Ia menyebut terdapat layanan pengiriman instan, multistop, dan pengiriman dengan banyak paket dalam satu perjalanan. Namun, perhitungan tarif yang diterima pengemudi dinilai belum mempertimbangkan seluruh pekerjaan dan risiko yang harus ditanggung.
Dalam layanan multistop, misalnya, konsumen dari masing-masing titik tetap membayar biaya pengiriman. Akan tetapi, pengemudi merasa tambahan pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan belum sepenuhnya tercermin dalam pendapatan yang diterima.
Bahkan, pengemudi terkadang harus membawa barang berukuran besar, berat, maupun berdimensi tidak biasa. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko keselamatan selama perjalanan.
Ade juga menyoroti persoalan penolakan barang yang dinilai berisiko. Pengemudi yang menolak membawa barang tertentu berpotensi mendapatkan sanksi atau suspensi dari platform sehingga berdampak pada jumlah pesanan yang diterima.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menetapkan batas tarif bawah dan tarif atas untuk layanan pengantaran barang dan makanan. Besaran tarif tersebut diharapkan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan kurir, meskipun tidak harus disamakan dengan tarif transportasi penumpang.
Selain itu, ia mengusulkan adanya biaya tambahan untuk layanan multistop atau pesanan gabungan, serta kompensasi waktu tunggu ketika pengemudi harus menunggu pesanan di restoran maupun lokasi pengambilan barang.
Ade mencontohkan, salah satu platform telah menerapkan tambahan biaya sekitar Rp5.000 untuk pemberhentian tambahan. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut masih belum cukup untuk mengatasi persoalan rendahnya tarif dasar.
Persoalan lain yang disampaikan adalah sistem pencairan pembayaran dari aplikator. Salah satu perwakilan pengemudi mengungkapkan adanya platform yang menunda pencairan pendapatan hingga sekitar satu minggu empat jam setelah pekerjaan diselesaikan.
Kondisi tersebut dinilai memberatkan karena pengemudi membutuhkan uang operasional setiap hari untuk membeli bahan bakar, makan, dan memenuhi kebutuhan selama bekerja.
Tanggapan Menkomdigi
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Meutya Hafid mengapresiasi aspirasi yang disampaikan para pengemudi. Ia mengakui sejumlah persoalan yang disampaikan merupakan gambaran nyata kondisi di lapangan dan perlu menjadi perhatian dalam proses penyusunan regulasi. "Ini masukannya sangat komplit, real, dan langsung to the point. Jadi kami juga berterima kasih. Memang dari yang kami cermati, bagian ini belum masuk," kata Meutya.
Untuk itu, Menkomdigi berharap dialog dengan komunitas dan serikat pengemudi dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih adil bagi seluruh pihak. Regulasi yang disiapkan nantinya diharapkan tidak hanya memperhatikan keberlangsungan bisnis platform digital, tetapi juga menjamin kepastian tarif dan perlindungan bagi para pekerja kurir online.