Jakarta, InfoPublik – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat penataan organisasi untuk mendukung transformasi layanan pertanahan.

Penguatan tersebut ditandai dengan pelantikan 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan lima Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kamis (10/9/2026).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan bagian dari penyegaran serta penguatan kinerja kelembagaan.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah hari ini sebagai bagian dari penataan organisasi serta dilaksanakan dalam rangka penyegaran untuk peningkatan kinerja kelembagaan. Tentunya dengan harapan agar transformasi layanan pertanahan yang sedang kita lakukan bisa berjalan dengan lebih baik lagi,” ujar Ossy di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Transformasi layanan pertanahan tersebut telah diluncurkan Kementerian ATR/BPN pada 17 Agustus 2026 melalui tiga agenda utama, yakni Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS), Pengukuran Terjadwal, dan transformasi Organisasi Berbasis Kewilayahan.

Ketiga agenda tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan.

Ossy meminta para pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal untuk mengidentifikasi potensi maupun kendala yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas.

Menurutnya, keberhasilan transformasi layanan tidak hanya ditentukan oleh perubahan sistem pelayanan, tetapi juga membutuhkan tata kelola organisasi yang kuat dan kolaborasi antarunit.

“Saya meminta Saudara segera lakukan konsolidasi internal untuk memetakan potensi dan kendala. Perkuat kolaborasi tim, hadirkan lingkungan kerja yang kondusif, serta bangun komunikasi dan sinergi yang erat antarunit maupun dengan mitra eksternal,” pesannya.

Penguatan koordinasi tersebut dinilai penting karena pelayanan pertanahan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta melibatkan berbagai unit kerja dan pemangku kepentingan.

Karena itu, pejabat yang dilantik diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan transformasi menjadi peningkatan kinerja dan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.

Transformasi layanan pertanahan yang diluncurkan Kementerian ATR/BPN diarahkan untuk memperbaiki proses pelayanan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.

PERINTIS dan Pengukuran Terjadwal menjadi bagian dari upaya mempercepat proses layanan dengan mekanisme yang lebih terukur. Sementara transformasi organisasi berbasis kewilayahan ditujukan untuk memperkuat pengelolaan pelayanan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan wilayah.

Ossy menegaskan, para pejabat yang memperoleh amanah harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja Kementerian ATR/BPN.

“Saya ucapkan selamat bertugas dan selamat menunaikan tugas mulia ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga amanah ini membawa kebaikan, keadilan dan pelayanan yang jauh bermanfaat serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung secara daring dan luring. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penataan organisasi ini menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN memastikan transformasi kelembagaan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat memperoleh layanan pertanahan yang semakin efektif, terukur, dan memberikan kepastian.