Pemerintah Siapkan Perpres PLTS dan Revisi RUPTL

Jakarta, InfoPublik -  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pemerintah sedang mempersiapkan peraturan presiden (perpres) untuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru,Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, melalui keterangan resmi, dalam Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp yang berlangsung di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/12/2026).  “Jadi, kami sedang mempersiapkan perpres, ya. Kami sedang mempersiapkan perpres untuk bisa segera diharmonisasi,” ucap  Eniya.

Selain mempersiapkan perpres, pemerintah juga akan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Sedangkan,  Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan telah mengajukan revisi RUPTL.

Dalam revisi yang diajukan, tutur Darmawan, PLN mengajukan perubahan penambahan kapasitas PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS).  “Perubahan RUPTL yang sudah kami ajukan itu 50 sekian GWp dan 142 GWh BESS,” ucap Darmawan.

Angka tersebut berubah apabila dibandingkan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang disahkan pada Mei 2025.

RUPTL tersebut menetapkan tambahan kapasitas sebesar 69,5 GW, terdiri atas 42,6 GW EBT, 10,3 GW sistem penyimpanan energi, serta 16,6 GW pembangkit fosil. PLTS memperoleh porsi sebesar 17,1 GW.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mendorong Independent Power Producer (IPP) atau perusahaan swasta untuk menggarap proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp), terlebih bila harga listrik yang dihasilkan tergolong kompetitif.

Bahlil Lahadalia menyampaikan, apabila harga listrik yang dihasilkan oleh PLTS tidak kompetitif dan tidak ada IPP yang tertarik untuk menggarapnya, maka pemerintah akan mengambil alih proyek tersebut dan melakukan pembiayaan melalui Danantara.