Jakarta, InfoPublik - Tahun 2026 ini, Keketuaan ASEAN di tangan Filipina menghadapi tantangan yang tidak ringan, yakni dampak konflik Iran dengan AS dan Israel, yang menyebabkan dampak beruntun dari keterbatasan suplai energi hingga lonjakan harga-harga komoditas dan pangan di kawasan ASEAN.
Untuk pertama kalinya setelah pandemi, kinerja perekonomian ASEAN menghadapi risiko perlambatan akibat konflik global ini.
Pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community Council (AECC) atau Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN digelar di Dusit Thai, Cebu, Filipina pada tanggal 7 Mei 2026. Filipina selaku Ketua ASEAN tahun 2026 ini, melalui pertemuan ini merespons dampak konflik dan perang di Selat Hormuz ke negara-negara ASEAN.
Selaku Pimpinan Rapat AECC, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Maria Cristina Aldeguer-Roque dalam pembukaan pertemuan meminta pandangan para Menteri Ekonomi ASEAN untuk mengatasi dampak perang yang menyebabkan hambatan ketersediaan energi dan produk berbahan dasar minyak mentah di kawasan ASEAN. ERIA, salah satu lembaga riset Jepang yang diundang sebagai Narasumber utama AECC memaparkan usulan penguatan ketahanan ekonomi regional melalui kebijakan koordinasi industri.
Dalam siaran pers Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis (7/5/2026), Kepala Ekonomi AMRO, Dong He juga memaparkan risiko kebijakan domestik AS yang menyebabkan disrupsi suplai energi dan pestisida ke kawasan sehingga menyebabkan kenaikan harga energi dan transportasi, serta depresiasi nilai tukar. Kenaikan ini memicu lonjakan inflasi di kawasan ASEAN hingga level tertinggi sejak pandemi. AMRO mengindikasikan ASEAN menghadapi tekanan stagflationary atau pertumbuhan ekonomi yang stagnan terkuat sejak 2011. Untuk itu, AMRO menyarankan kebijakan mengatasi gejolak dalam jangka pendek dan membangun ketahanan dalam jangka panjang secara pragmatis dan dapat diadaptasi.
ADB yang juga diundang sebagai Narasumber di pertemuan ini, memberikan usulan kebijakan stabilitas untuk mengatasi lonjakan dampak perang yang dapat mengganggu kinerja ekonomi ASEAN. Untuk itu ADB mengusulkan ketahanan energi dan pangan melalui program konkret dengan badan-badan ASEAN dan sektor swasta ASEAN. Selain itu, ADB sebagai mitra bank utama dan konsultan investasi siap mengguyurkan keuangan ke pasar saham ASEAN untuk menahan gejolak dan tekanan.
Sekretariat ASEAN mengusulkan ASEAN CORE (Coordinated Response for Enduring Resilience) sebagai respons segera untuk ketahanan regional, yang meliputi penguatan dan reformasi institusi, pendalaman integrasi keuangan dan ekonomi, penguatan ketahanan energi, pangan dan masyarakat, serta peningkatan ketahanan rantai pasok maritim.
Mewakili Pemerintah Indonesia, Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memandang langkah konkret dan penguatan ketahanan regional untuk menahan dan mengatasi disrupsi akibat dampak perang dan konflik global.
“Untuk mengatasi disrupsi, diperlukan ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama yang ada, dan fokus pada penguatan perdagangan antaranggota ASEAN dengan mitra strategis, seperti ASEAN Plus One FTAs dan the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta memanfaatkan kerja sama ketahanan energi seperti ASEAN Power Grid (APG) and ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA). Selain itu, pemanfaatan kekuatan sentralitas ASEAN diperlukan untuk membangun supply chain resilience di kawasan,” tutur Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menekankan perlunya ASEAN melakukan berbagai upaya dalam menghadapi dinamika perdagangan global dengan mendorong penguatan kerja sama regional khususnya pada sektor energi, pangan, dan rantai pasok untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Juga mendorong langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi kawasan, antara lain melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, penguatan mekanisme cadangan energi, serta percepatan implementasi kerja sama regional. Diversifikasi mitra-dagang dengan memanfaatkan jaringan FTA dan kerja sama yang telah ada, dengan tetap fokus pada peningkatan perdagangan intra-ASEAN sebagai prioritas utama.
