Jakarta, InfoPublik – Apresiasi Dana Moneter Internasional (IMF) dan investor global yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu bright spot ekonomi dunia menegaskan keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.
Kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, serta sinergi kuat antara otoritas moneter dan fiskal menjadi fondasi utama persepsi positif tersebut. Namun, capaian ini dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan ekonomi ke depan yang semakin kompleks.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai Indonesia perlu melangkah lebih jauh—dari sekadar menjaga stabilitas menuju penguatan strategi pembiayaan pertumbuhan yang lebih terarah dan berkelanjutan. “Pengakuan ini tentu patut diapresiasi. Namun, tantangan saat ini bukan lagi soal stabil atau tidak, melainkan apakah kita memiliki arsitektur pendanaan yang kuat untuk menopang ambisi pertumbuhan ke depan,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, pendekatan kebijakan yang selama ini ditempuh—terutama dalam menjaga disiplin fiskal seperti defisit di bawah tiga persen dan rasio utang yang terkendali—merupakan fondasi penting. Meski demikian, pasar global kini menuntut transparansi yang lebih dalam terkait arah pembiayaan ekonomi Indonesia. “Pasar tidak hanya melihat angka-angka disiplin fiskal, tetapi juga ingin memahami cerita besar di baliknya—funding story Indonesia seperti apa, dan seberapa kredibel jalur kebijakan ke depan,” jelasnya.
Fakhrul menekankan pentingnya transformasi komunikasi kebijakan fiskal dari pendekatan berbasis aturan (rule-based) menuju pendekatan berbasis strategi (strategy-based). Artinya, pemerintah tidak hanya menyampaikan batasan fiskal, tetapi juga secara eksplisit menjelaskan sumber pembiayaan, komposisi pendanaan, serta mitigasi risiko dalam jangka menengah dan panjang. “Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kejelasan arah menjadi kunci. Pemerintah perlu lebih terbuka dalam menjelaskan bagaimana pertumbuhan akan dibiayai,” ujarnya.
Lebih jauh, Fakhrul menilai kebutuhan akan diversifikasi sumber pendanaan menjadi semakin mendesak, terutama di tengah perubahan struktur ekonomi global dan meningkatnya biaya pendanaan berbasis dolar.
Ketergantungan terhadap mata uang kuat dinilai berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan. Karena itu, Indonesia didorong untuk lebih aktif mengembangkan alternatif pembiayaan, termasuk melalui skema local currency settlement. “Likuiditas global tidak homogen. Ada sumber pembiayaan dengan biaya lebih rendah yang bisa diakses, termasuk melalui kerja sama bilateral maupun inovasi instrumen keuangan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti peluang pemanfaatan mata uang dengan karakter biaya rendah seperti offshore renminbi (CNH) untuk mendukung perdagangan dan investasi bilateral secara lebih efisien.
Penguatan kemitraan internasional yang selama ini dibangun pemerintah dan Bank Indonesia dinilai perlu diarahkan lebih konkret, tidak hanya sebatas membangun kepercayaan, tetapi juga membuka akses pembiayaan baru. “Kerja sama internasional harus menghasilkan manfaat nyata—baik dalam bentuk diversifikasi investor, akses likuiditas baru, maupun perluasan penggunaan mata uang lokal,” tegasnya.
Dalam lanskap global yang semakin terfragmentasi, negara yang mampu mengamankan sumber pembiayaan alternatif sekaligus mengkomunikasikan strateginya secara jelas akan memiliki keunggulan kompetitif.
Fakhrul menegaskan bahwa stabilitas ekonomi yang telah dicapai Indonesia merupakan modal awal untuk langkah yang lebih besar. “Stabilitas adalah titik awal, bukan tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikannya sebagai kekuatan untuk membiayai pertumbuhan, memperluas ruang kebijakan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi,” pungkasnya.
