Dirjen Wasdig Kemkomdigi Alexander Sabar (foto: Amiri Yandi/KPM Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, memberikan pemberitahuan resmi kepada 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang diketahui menargetkan pengguna di Indonesia namun belum melakukan pendaftaran sesuai ketentuan. Notifikasi ini menjadi bagian dari langkah penegakan regulasi untuk memastikan kepatuhan platform digital terhadap hukum nasional.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Dirjen Wasdig) Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kewajiban pendaftaran PSE memiliki fungsi penting dalam pengamanan ruang digital.
“Pendaftaran PSE tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia, serta melindungi masyarakat di dalam ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab,” ujar Dirjen Wasdig Kemkomdigi dalam keterangannya di Jakarta, pada Senin (17/11/2025).
Alexander menjelaskan bahwa kewajiban pendaftaran PSE telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Regulasi tersebut mewajibkan setiap PSE, baik domestik maupun asing, untuk mendaftarkan sistem elektroniknya sebelum beroperasi. Pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi intensif, namun penegakan dilakukan secara bertahap kepada PSE yang belum memenuhi ketentuan.
“Jika tetap tidak melakukan pendaftaran setelah notifikasi dikirimkan, sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Berikut daftar lengkap 25 PSE tersebut:
Cloudflare, Inc. (cloudflare.com; aplikasi 1.1.1.1 + WARP)
Dropbox, Inc. (dropbox.com; aplikasi Dropbox)
Flextech, Inc. (terabox.com; aplikasi Terabox)
OpenAI, L.L.C. (chatgpt.com; aplikasi ChatGPT)
Duolingo, Inc. (id.duolingo.com; aplikasi Duolingo)
Marriott International, Inc. (marriott.com; aplikasi Marriott Bonvoy)
PT Duit Orang Tua (roomme.id)
Accor S.A. (accor.com; aplikasi ALL Accor)
InterContinental Hotels Group PLC (ihg.com; aplikasi IHG One Rewards)
PT HIJUP.COM (hijup.com; aplikasi HIJUP)
PT Kasual Jaya Sejahtera (kasual.id)
Fashiontoday (fashiontoday.co.id)
PT Beiersdorf Indonesia (nivea.co.id)
Shutterstock, Inc. (shutterstock.com; aplikasi Shutterstock & Shutterstock Contributor)
Getty Images, Inc. (gettyimages.com)
PT Kaio Tekno Medika (doktersiaga.com)
Fine Counsel (finecounsel.id)
PT Halo Grup Indo (hellobeauty.id)
PT Afiliasi Kontenindo Jaya (bistip.com)
PT Inggris Prima Indonesia (ef.co.id; aplikasi EF Hello)
Wikimedia Foundation (wikipedia.org; wiktionary.org; aplikasi Wikipedia)
PT Media Kesehatan Indonesia (doktersehat.com)
PandaDoc, Inc. (pandadoc.com)
airSlate, Inc. (signnow.com; aplikasi SignNow)
PT Zoho Technologies (zoho.com; aplikasi Zoho Sign)
Komdigi memastikan bahwa proses penegakan tetap mengedepankan dialog dan pendampingan teknis bagi seluruh PSE yang menerima pemberitahuan. Namun pemerintah menegaskan bahwa kepatuhan adalah syarat mutlak bagi platform digital yang ingin beroperasi di Indonesia. “Kami selalu terbuka untuk berdialog dan membantu proses teknis pendaftaran. Namun ruang digital Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia. Kepatuhan adalah syarat utama bagi seluruh platform yang ingin beroperasi dan melayani masyarakat,” tegas Alexander.
PSE yang tidak menindaklanjuti notifikasi dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemutusan akses layanan, sesuai Pasal 7 PM Kominfo 5/2020. Komdigi juga mengimbau seluruh PSE Lingkup Privat yang wajib daftar untuk segera melakukan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Panduan lengkap tata cara pendaftaran dan pemutakhiran data dapat diakses melalui tautan resmi: https://s.komdigi.go.id/pendaftaranpseprivat.
