Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa generasi muda, khususnya Generasi Y (milenial) dan Z, memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan transformasi digital layanan pertanahan nasional./Foto Humas Kementerian ATR/BPN
Jakarta, InfoPublik — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa generasi muda, khususnya Generasi Y (milenial) dan Z, memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan transformasi digital layanan pertanahan nasional.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) ATR/BPN, Asnaedi, dalam siaran persnya yang diterima InfoPublik, ((5/10/2025), menilai generasi ini memiliki keseimbangan antara hard skill dan soft skill yang mampu melahirkan inovasi berbasis teknologi dan pelayanan publik modern.
“Kita berharap munculnya Gen Y dan Z yang matang secara ilmu, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemauan kuat ini menjadi fondasi untuk menjadi motor penggerak transformasi digital ATR/BPN. Teman-teman semua yang ada di STPN merupakan bagian dari generasi tersebut,” ujar Asnaedi dalam Diskusi Agraria V yang digelar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Yogyakarta,
Langkah transformasi digital di lingkungan ATR/BPN terus menunjukkan kemajuan signifikan sejak 2024. Penerapan Sertipikat Elektronik (e-Certificate) di seluruh Kantor Pertanahan menjadi tonggak awal modernisasi sistem layanan agraria nasional.
Memasuki 2025, pengembangan layanan digital berlanjut melalui penerapan Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik (e-Peralihan) di hampir seluruh provinsi. Inovasi itu memungkinkan masyarakat melakukan transaksi pertanahan secara cepat, transparan, dan terverifikasi digital.
Menurut Asnaedi, mulai 2026, sertipikat konvensional berbentuk cetak akan menjadi opsi, sementara sertipikat digital akan menjadi bentuk utama. Langkah ini diambil untuk menghapus risiko pemalsuan dokumen dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap legalitas pertanahan.
“Transformasi ini dilakukan agar tidak ada lagi sertipikat kertas yang rawan dipalsukan dan merugikan masyarakat. Mulai tahun 2028, layanan pertanahan diharapkan sudah fully digital dengan penerapan blockchain pertanahan dan smart contract,” jelasnya.
Sebagai bagian dari arah transformasi menuju Pelayanan Publik Kelas Dunia, Kementerian ATR/BPN kini tengah menyiapkan Generative Artificial Intelligence (AI) Pertanahan. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh peraturan, kebijakan, dan petunjuk teknis ke dalam satu platform digital yang cerdas.
AI tersebut nantinya akan berfungsi sebagai asisten digital bagi pegawai dan pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Selain efisiensi layanan, penerapan AI juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi proses administrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Asnaedi menegaskan pentingnya peran Taruna dan Taruni STPN sebagai bagian dari ekosistem perubahan. Ia menyebut mereka sebagai representasi Gen Y dan Z yang menjadi pionir dalam digitalisasi layanan pertanahan.
Transformasi STPN menjadi Politeknik Pertanahan Nasional juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang agraria. Melalui pendekatan kurikulum yang lebih aplikatif dan berbasis riset, lulusan diharapkan siap menghadapi kebutuhan transformasi digital instansi.
“Dengan transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan menjadi Politeknik, diharapkan Taruna/i akan lebih percaya diri, kreatif, dan siap menjadi bagian dari masa depan ATR/BPN dan bangsa Indonesia,” kata Asnaedi.
Diskusi Agraria V STPN yang mengangkat tema “Peran Strategis Generasi Z dalam Inovasi dan Keadilan Pertanahan Menuju Transformasi Agraria di Era Society 5.0” menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa.
Sebanyak 376 Taruna/i Tingkat I STPN serta mahasiswa dari Polbangtan YOMA, UPN Veteran Yogyakarta, dan UGM berpartisipasi aktif dalam forum tersebut. Diskusi juga dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, Ditjen PHPT, serta akademisi dari berbagai universitas di Yogyakarta.
Forum tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi dalam menciptakan inovasi layanan publik pertanahan berbasis teknologi dan keadilan sosial.
Transformasi digital ATR/BPN sejalan dengan Asta Cita ke-3 Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi, serta Asta Cita ke-7, mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial melalui reforma agraria dan pertanahan inklusif.
Dengan dukungan penuh dari generasi muda, langkah digitalisasi pertanahan tidak hanya menghadirkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat keadilan akses bagi seluruh masyarakat dalam kepemilikan tanah yang sah dan aman.
Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan mindset pelayanan publik. ATR/BPN terus mendorong kolaborasi antara generasi muda dan aparatur senior agar tercipta keseimbangan antara pengalaman, inovasi, dan keberlanjutan kebijakan.
Ke depan, ATR/BPN berkomitmen menjadikan seluruh layanan berbasis one digital land service ecosystem, di mana masyarakat dapat mengakses seluruh proses layanan pertanahan secara daring mulai dari pendaftaran, peralihan hak, hingga pengarsipan digital berbasis keamanan blockchain.
“Generasi muda adalah energi baru bagi transformasi ini. Mereka tidak hanya pengguna teknologi, tetapi pencipta perubahan,” tegas Asnaedi menutup sambutannya.
