Menko AHY: Pemulihan Alur Pelayaran Lebih Cepat dari Target
Foto: Humas Kemenko IPK
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah pusat memastikan pembangunan konektivitas Bengkulu–Enggano terus dipercepat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan hal itu saat memimpin rapat koordinasi (rakor) tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 di Bengkulu, Selasa (16/09/2025).
Pulau Enggano sebagai salah satu pulau terluar Indonesia mendapat perhatian khusus karena transportasi laut dan udara menjadi kunci mobilitas warga serta distribusi logistik. Menko AHY menyampaikan, pertemuan di Bengkulu merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk hadir langsung melihat progres pembangunan.
Sebelum rakor, Menko AHY pun meninjau langsung bagaimana aktivitas di Pelabuhan Pulau Baai yang menjadi salah satu penghubung untuk konektivitas pembangunan.
“Instruksi Presiden ini menuntut kerja terpadu dari seluruh pihak. Bukti nyata terlihat dari terbukanya alur pelayaran, sehingga pemulihan pelayanan transportasi laut berjalan lebih cepat,” ujar Menko AHY.
Ia mengungkapkan, pembukaan kembali alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai bahkan lebih cepat dari target. Semula ditargetkan 31 Agustus 2025, tetapi sudah bisa dilalui kapal sejak 7 Juli 2025. Kapal pertama yang beroperasi adalah KMP Pullo Tello yang melayani kebutuhan warga Enggano. Hingga pertengahan September, tercatat 400 gerakan kapal keluar masuk, termasuk kapal roro, perintis, kapal BBM, dan kapal niaga umum.
“Alhamdulillah, target yang seharusnya 31 Agustus justru bisa kita selesaikan lebih cepat pada 7 Juli. Ini overprestasi berkat kerja keras semua pihak,” tegasnya.
Meski begitu, persoalan sedimentasi dan abrasi di Pelabuhan Pulau Baai masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah akan melakukan normalisasi garis pantai serta memperkuat dermaga agar solusi yang ditempuh lebih permanen. Menko AHY menyebut langkah itu penting agar biaya penanganan tidak membengkak setiap tahun.
“Kalau ini dibiarkan berulang, biaya yang dikeluarkan akan sangat besar. Karena itu kita tidak boleh berhenti pada solusi jangka pendek, tetapi membangun sistem yang kokoh dan berkelanjutan. Dengan begitu Bengkulu dan Enggano bisa berkembang lebih pesat,” jelas Menko AHY.
Selain pembangunan pelabuhan, berbagai kemajuan lain juga dicapai. Listrik di Enggano kini sudah beroperasi 24 jam dengan cadangan daya hingga 60 hari. Jaringan telekomunikasi di Desa Banjarsari aktif sejak 4 Agustus 2025, dan frekuensi penerbangan Bengkulu–Enggano meningkat dari dua menjadi empat kali per minggu.
Menurut Menko AHY, pembangunan infrastruktur ini tidak hanya soal fisik, tetapi juga membawa dampak langsung bagi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur bukan sekadar beton dan aspal, melainkan menghadirkan harapan baru bagi masyarakat. Masyarakat Enggano harus merasakan bahwa negara hadir untuk mereka,” katanya.
Lebih jauh, ia berharap konektivitas yang semakin baik akan membuka peluang ekonomi baru di Enggano, mulai dari perdagangan, layanan kesehatan, hingga sektor wisata.
“Melalui kapal dengan kapasitas yang lebih besar, pelayanan transportasi tidak hanya semakin lancar, tetapi juga membuka peluang hadirnya fasilitas kesehatan, perdagangan, serta pengembangan ekonomi baru di pulau,” ucapnya.
Menko AHY menegaskan, keberhasilan sejauh ini merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN. Menko AHY mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras, menurutnya tanpa kolaborasi, mustahil program sebesar ini dapat berjalan dengan baik.
“Kita harus kawal hingga tuntas agar pembangunan di Bengkulu dan Enggano benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Menko AHY.
Rapat evaluasi dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Wakil Gubernur Bengkulu H. Mian, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono. Menko Infra didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga, Agust Jovan Latuconsina; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, Nazib Faisal; serta Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Odo R.M. Manuhutu.
