Pentingnya Kedaulatan Pangan untuk Keberlanjutan dan Kemandirian Indonesia

Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan hanya sekadar swasembada, tetapi juga mencakup pengendalian penuh atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan di dalam negeri.

“Dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Zulkifli Hasan dalam audiensi yang berlangsung pada Selasa (25/2/2025) di Kantor Kemenko Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta.

Menurut Zulkifli, ketahanan pangan harus mencakup lebih dari sekadar produksi dan konsumsi pangan. “Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi dan konsumsi, tetapi juga tentang kepastian, termasuk air untuk sawah, harga yang stabil bagi petani, dan ketersediaan pangan yang cukup untuk bangsa,” lanjutnya.

Dalam peta jalan menuju swasembada pangan, Zulkifli menekankan pentingnya pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan, serta memperhatikan alih fungsi lahan agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam jangka panjang. Menurutnya, salah satu langkah kunci adalah meningkatkan investasi di sektor irigasi dan inovasi dalam tata kelola pangan.

"Indonesia memerlukan sistem irigasi yang baik, perlindungan bagi petani, harga yang stabil, serta penyediaan benih unggul. Dengan demikian, produksi pangan dapat terus ditingkatkan dan petani dapat memperoleh keuntungan yang layak dari hasil pertanian mereka," tambahnya.

Selain itu, Zulkifli juga menyoroti perlunya langkah konkret untuk mengurangi potensi korupsi dalam sektor pangan. Untuk itu, pemerintah telah menyusun strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang mendorong tiga aksi utama dalam pengelolaan pangan:

1. Penguatan Tata Kelola Impor – Kemenko Bidang Pangan diminta untuk memperketat regulasi impor komoditas pangan penting agar lebih transparan dan tidak merugikan petani lokal.
2. Reformasi Tata Kelola Logistik Nasional – Penyederhanaan proses bisnis dan regulasi logistik untuk mengurangi biaya tinggi yang membebani sektor pangan.
3. Kerja Sama BUMN dan BUMD – Mendorong sinergi antar perusahaan negara dalam pengelolaan limbah pertambangan dan sampah untuk menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah strategis itu, Zulkifli berharap dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan, sambil menutup celah-celah korupsi yang berpotensi merugikan negara dan petani Indonesia.

Peta jalan swasembada pangan yang mencakup pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perlindungan bagi petani diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik dan kemandirian pangan untuk Indonesia.

Zulkifli Hasan optimis dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan ketersediaan pangan yang merata di seluruh negeri.