Pemerintah Dorong Pelayanan Publik Inklusif untuk Kelompok Rentan

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah terus memperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang adil dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menghadri acara Kampanye Publik: Pelayanan Publik Inklusif yang digelar di Jakarta pada Minggu (15/12/2024). 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini menegaskan pentingnya pelayanan publik yang menghormati hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang setara. "Inklusivitas bukan lagi pilihan, tetapi keharusan yang harus diwujudkan di semua lini pelayanan," ujarnya dalam keterangan yang diterima InfoPublik pada Senin (16/12/2024).

Kelompok rentan yang dimaksud meliputi penyandang disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, serta korban bencana sosial dan alam. Menteri Rini menegaskan, pelayanan publik inklusif adalah upaya untuk memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Acara itu, yang berlangsung bersamaan dengan car free day (CFD), dihadiri berbagai komunitas disabilitas seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), dan Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI). Selain itu, organisasi lain seperti Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) juga ikut berpartisipasi.

Kampanye tersebut menghadirkan berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan dari Puskesmas Senen, layanan pijat tunanetra dari Pertuni, dan informasi administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung penuh inisiatif tersebut. Ia berjanji akan memastikan infrastruktur publik di Indonesia ramah bagi penyandang disabilitas. "Kami akan segera mengadakan rapat koordinasi agar fasilitas publik, termasuk transportasi, mendukung penyandang disabilitas dan berdampak langsung pada masyarakat luas," tegas AHY.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut mengapresiasi langkah Kementerian PANRB dalam memajukan hak kelompok rentan. Menurutnya, pemenuhan aksesibilitas adalah bagian penting dalam pelayanan publik inklusif.

“Pelayanan publik inklusif seperti ini mencerminkan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah wajib melindungi dan memenuhi hak disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang setara,” ujar Natalius.

Dengan semangat "Pelayanan Publik Inklusif, untukmu, untukku, untuk kita semua", acara ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat untuk mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Menteri Rini mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. “Momentum ini harus menjadi penggerak perubahan menuju pelayanan publik yang benar-benar menjunjung keadilan bagi semua,” pungkasnya.