Pemerintah Fokus Selesaikan Konflik Agraria untuk Dukung Pembangunan Nasional

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria yang kerap menghambat pembangunan.

Dalam siaran resminya pada Rabu (11/12/2024), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan tiga jenis sengketa tanah yang harus diselesaikan secara tuntas: konflik tanah pemerintah, sengketa tanah yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan permasalahan agraria yang terkait dengan TNI/Polri.

Nusron Wahid menjelaskan, pemerintah telah melakukan konsolidasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Mabes TNI dan BUMN, untuk memastikan penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap dan sistematis. Semua masalah akan ditangani dengan pendekatan yang akurat, akuntabel, dan berbasis manajemen risiko.

“Kita telah bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menyelesaikan setiap masalah secara bertahap. Semua akan ditangani dengan pendekatan yang hati-hati dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Nusron.

Selain itu, Nusron juga menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa tanah yang berhubungan dengan proyek strategis nasional, termasuk yang mendukung swasembada energi dan ketahanan pangan, sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, Nusron meminta jajarannya untuk segera memproses dokumen-dokumen strategis yang mendukung sektor-sektor penting tersebut, seperti energi, pangan, dan hilirisasi sumber daya alam.

"Jika ini terkait dengan program strategis, kita tidak boleh dianggap menghambat. Namun, penyelesaian harus tetap dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan tata kelola yang baik," tegasnya.

Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, menyambut baik langkah Kementerian ATR/BPN dalam menangani persoalan agraria yang melibatkan BUMN. “Terima kasih atas fasilitasi yang diberikan terkait beberapa masalah BUMN yang berhubungan dengan Kementerian ATR/BPN,” kata Aminudin Ma’ruf.

Aminudin juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terkait persoalan agraria yang menyentuh sektor BUMN, salah satunya berkaitan dengan kedaulatan energi. Ia menjelaskan bahwa isu tersebut sempat menjadi bahasan dalam Rapat Paripurna DPR pada awal Desember lalu. Sebagai tindak lanjut, beberapa pertemuan akan dilakukan untuk membahas isu-isu strategis bersama BUMN, dengan tahapan pertemuan disesuaikan dengan klasifikasi jenis BUMN yang ada.

Dalam kesempatan ini, pertemuan juga dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari jajaran BUMN. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret dalam penyelesaian konflik tanah yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan nasional, serta mendukung tercapainya program-program strategis yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Dengan komitmen kuat dan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan BUMN, diharapkan penyelesaian sengketa agraria dapat dilakukan lebih efisien dan efektif, mendukung tercapainya ketahanan pangan, energi, dan sektor lainnya yang menjadi prioritas pemerintah.