: Foto: Humas Kemenkeu
Jakarta, InfoPublik - Perubahan lanskap ekonomi global terus terjadi dan semakin cepat pasca pandemi COVID-19 lalu, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan.
Digitalisasi mempercepat transformasi di berbagai sektor, menciptakan peluang baru namun berpotensi memperlebar kesenjangan dalam akses. Sementara itu, ketegangan geopolitik mendorong diversifikasi rantai pasok.
Di sisi lain, perubahan iklim mendorong investasi besar dalam energi hijau sekaligus menuntut implementasi kebijakan yang lebih cepat untuk dapat mengikuti masifnya perubahan global. Dalam konteks ini, fleksibilitas dan inovasi menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidato kuncinya di Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) 2024 hari pertama pada Senin (2/12/2024) menekankan pentingnya memahami situasi ini guna mencapai tujuan nasional.
“Saya berharap momen ini menjadi waktu yang sangat penting bagi kita untuk lebih memahami dan merespons pergeseran geoekonomi ini dengan baik. Khususnya memastikan bahwa kinerja ekonomi Indonesia tidak hanya mencakup pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup, dan pemerataan," ujar Menkeu.
Indonesia memiliki banyak potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk merespons dan memanfaatkan perubahan ini dengan baik. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis dan didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan struktur demografi yang relatif muda.
Berbagai strategi perlu diupayakan untuk memanfaatkan perubahan lanskap ekonomi global dengan meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan yang lebih tinggi, dan lebih sehat, serta lebih merata baik secara spasial maupun secara inklusif di tiap tingkat pendapatan.
Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo memiliki prioritas agenda yang meliputi beberapa bidang pembangunan, yakni ketahanan pangan dan energi, pengembangan sumber daya manusia, reformasi kelembagaan, serta kebijakan industri dan hilirisasi.
Ketahanan pangan dan energi menjadi prioritas penting bagi Indonesia. Menkeu menekankan bahwa Pemerintah tidak hanya perlu mengupayakan kecukupan pangan dan energi namun juga memastikan ketahanannya.
Sejalan dengan itu, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian terus diperkuat untuk memastikan bahwa ketahanan pangan dapat diproduksi dengan kualitas yang baik dan efisien. Produksi pangan yang kuat diharapkan tidak hanya bagi konsumsi domestik, namun juga konsumsi global.
Di sektor energi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam mendukung transisi energi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan komitmen nasional terhadap strategi pertumbuhan rendah emisi, tetapi juga mencakup pentingnya investasi dalam infrastruktur energi. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan distribusi dan transmisi energi, serta pengelolaan kombinasi energi yang seimbang antara energi terbarukan dan non-terbarukan.
“Meskipun memiliki komitmen kepemimpinan yang kuat, tetap membutuhkan banyak upaya di berbagai tingkatan baik dalam kebijakan, regulasi, maupun pembiayaan dan instrumen untuk menangani berbagai isu, khususnya dalam transisi energi, ”ujar Menkeu.
Prioritas selanjutnya yaitu sumber daya manusia, aspek pendidikan, kesehatan, maupun jaring pengaman sosial harus dioptimalkan sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai strategi kebijakan.
Dari aspek pendidikan, Indonesia telah berkomitmen mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan. Kompleksitas di dalam alokasi anggaran pendidikan menjadi salah satu tantangan pembangunan yang paling penting bagi Indonesia.
Dari sisi kesehatan, ruang untuk perbaikan masih terbuka lebar sehingga reformasi dan investasi perlu terus ditingkatkan. Perbaikan institusional juga krusial bagi kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan sistem yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan publik untuk memastikan distribusi sumber daya yang merata, mendukung inovasi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia berupaya untuk mengelola agar industrialisasi selaras dengan tujuan kita untuk mencapai aspirasi negara maju, namun pada saat yang sama juga memastikan terbukanya akses pembangunan kepada masyarakat. Untuk itu, kebijakan industri perlu dipadukan dengan strategi demografi yang kuat. Bagaimana memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh manfaat dari industrialisasi ini.
“Industrialisasi bukan hanya soal memajukan dan menguntungkan sebagian populasi sementara yang lain tertinggal, karena hal ini dapat menciptakan situasi sosial dan politik yang tidak kondusif bagi demokrasi dan persatuan, ” jelas Menkeu.
Sejalan dengan itu, kebijakan hilirisasi industri akan diperkuat. Tidak hanya terkonsentrasi pada mineral strategis, namun akan diperluas pada 25 komoditas unggulan pemerintahan Presiden Prabowo. Ini adalah peluang baru yang akan terus didukung dengan kebijakan fiskal yang tepat, termasuk perluasan hilirisasi pada produk pertanian yang juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan.
Pembangunan infrastruktur juga tetap dilanjutkan. Indonesia dalam 10 tahun terakhir telah banyak berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bidang strategis. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi meliputi sisi digitalisasi, konektivitas, mobilitas masyarakat, maupun efisiensi ekonomi.
