BISKITA Trans Wibawa Mukti Resmi Beroperasi di Kabupaten Bekasi

Jakarta, InfoPublik - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan resmi mengoperasikan BISKITA Trans Wibawa Mukti. Angkutan ini merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dengan skema membeli layanan (buy the service) kepada operator dengan rute dari Stasiun KRL Cikarang menuju Stasiun LRT Jabodebek Jati Mulya.

Berbeda dengan kota dan kabupaten lainnya di Indonesia, BISKITA Trans Wibawa Mukti merupakan kabupaten pertama yang menyediakan anggarannya secara mandiri untuk program ini.

Plt.Direktur Angkutan BPTJ, Solihin Purwantara menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah berani mengambil langkah dan memberikan contoh untuk kota lain di Indonesia.

"Ini merupakan wujud nyata bahwa pemerintah daerah sesuai UU No.22 tahun 2009 telah hadir menyediakan layanan transportasi untuk masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum. Hal ini juga sejalan dengan Perpres No.55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) untuk mendukung target 60 persen peningkatan pengguna angkutan umum masal," ujar Solihin pada Senin (2/12/2024).

Ia menambahkan, meskipun Pemerintah Kabupaten Bekasi telah secara mandiri menyediakan layanan ini, Kementerian Perhubungan melalui BPTJ memiliki peran dalam mensinergikan perencanaan, pengoperasiaan, pengembangan, dan pengelolaan layanan buy the service itu.

Dengan hadirnya Trans Wibawa Mukti, angkutan umum massal di Kabupaten Bekasi yaitu KRL dan LRT Jabodebek kini dapat terintegrasi, dan layanannya setara karena Trans Wibawa Mukti juga menyediakan fasilitas berpendingin ruangan, CCTV dan cashless.

Pj. Bupati Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi menyampaikan, BISKITA Trans Wibawa Mukti terdiri dari tujuh koridor, dan untuk tahap awal diluncurkan koridor 1 dengan rute Stasiun KRL Cikarang menuju Stasiun LRT Jabodebek Jati Mulya.

"Koridor ini akan melewati Pasar Cibitung, Pasar Tambun, Bulak Kapal dengan panjang lintasan 20 km atau 40 km pulang pergi dan pemberhentian bus sejumlah 50. Headway atau jarak kendaraan berkisar 12 menit, dan waktu tempuh pulang pergi 163 menit, serta jumlah armada 15 unit. Layanan Trans Wibawa Mukti beroperasi pada pukul 05.00 hingga 21.00," jelas Dedy.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menyadari pentingnya integrasi transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mendorong perekonomian daerah.

"Kehadiran Trans Wibawa Mukti diharapkan dapat menjadi solusi transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan sekaligus mengurangi kemacetan di wilayah Kabupaten Bekasi," jelas Dedy.

Ia mengungkapkan, kehadiran Bis Trans Wibawa Mukti juga menjadi simbol kemajuan transportasi di Indonesia. Dari 14 Kabupaten/Kota di Indonesia, Kabupaten Bekasi menjadi pionir dalam memimpin sejarah baru bertransformasinya transportasi.

"Kami berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan, serta seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dari awal pembahasan hingga terealisasinya program ini. Semoga sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan Kabupaten Bekasi yang maju, sejahtera dan berdaya saing," pungkas Dedy.

Sebagai informasi, BISKITA merupakan akronim dari Bis Inovatif Solusi Transportasi Perkotaan Terintegrasi dan Andal. Saat ini layanan BISKITA telah tersedia di Kota Bogor dengan nama BISKITA Trans Pakuan, di Kota Bekasi dengan nama BISKITA Trans Bekasi Patriot, dan di Kota Depok dengan nama BISKITA Trans Depok.

Layanan BISKITA telah memenuhi standar pelayanan minimum berupa keselamatan karena memiliki fasilitas CCTV yang dapat memonitor keadaan di dalam bus; kenyamanan karena dilengkapi dengan pendingin udara, dan aksesibiltas karena terhubung dengan angkutan umum massal perkotaan lainnya.

Sistem pembayaran juga cashless atau non-tunai dengan kartu tapcash,e-money, brizzi dan flash. Kabupaten Bekasi saat ini juga telah bekerja sama dengan Bank BJB untuk dapat menyediakan sistem pembayaran non tunai.

BISKITA di Kota Tangerang juga tengah dipersiapkan dan akan segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama setelah pada 18 Oktober lalu telah disepakati Memorandum of Understanding (MOU) antara Plt. Kepala BPTJ Suharto dan Pj. Walikota Tangerang Nurdin.