Menteri PANRB Ajak Alumni UNPAD Berperan dalam Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah menyadari bahwa reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan sendirian. Tantangan kompleks seperti digitalisasi, transparansi, dan responsivitas birokrasi memerlukan dukungan lintas sektor. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

“Alumni UNPAD memiliki potensi besar dalam mendukung reformasi birokrasi. Mereka bisa berkontribusi melalui penelitian berbasis bukti, advokasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur,” ujar Rini dalam keterangan yang diterima InfoPublik pada Minggu (1/12/2024).

Menteri PANRB itu menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar perbaikan tata kelola internal, tetapi juga memastikan kebijakan yang dikeluarkan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya human-based governance dan transformasi digital untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan mendukung pembangunan nasional, terutama dalam mengatasi isu-isu strategis seperti kemiskinan dan investasi.

Dalam kesempatan tersebut, Rini juga memaparkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan tren positif. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di kementerian/lembaga meningkat dari 52,31 pada 2014 menjadi 76,81 pada 2023. Sementara itu, indeks di tingkat provinsi naik dari 41,62 menjadi 69,71, dan di tingkat kabupaten/kota dari 55,97 menjadi 59,32.

Di kancah internasional, Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Berdasarkan Worldwide Governance Indicators, peringkat Government Effectiveness Indonesia naik dari posisi 99 pada 2017 menjadi 73 pada 2022, dan Regulatory Quality dari peringkat 94 ke 87. Peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index juga meningkat dari 85 (2019) menjadi 54 (2024), serta posisi dalam Electronic Government Development Index naik dari 107 (2017) menjadi 64 (2024).

Sebagai penutup, Rini mengajak alumni UNPAD untuk memperkuat komitmen dalam mendukung reformasi birokrasi. “Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan alumni UNPAD, kita bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini bagian dari upaya kita mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh alumni UNPAD yang turut mendukung percepatan reformasi birokrasi sebagai mesin pembangunan nasional. Dengan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis mampu menciptakan birokrasi yang adaptif dan inklusif demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.