Raperda APBD DKI 2025 Fokus pada Hunian Layak dan Penanganan Banjir

Jakarta, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyampaikan jawaban atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, yang difokuskan pada beberapa isu penting, di antaranya penyediaan hunian layak dan penanganan banjir.

Teguh Setyabudi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11/2024), menjelaskan bahwa penyusunan Raperda ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara Eksekutif dan Legislatif terkait Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, saran, dan pendapat yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terkait materi Raperda ini," ujar Teguh.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur DKI Jakarta tersebut menyoroti beberapa program utama yang menjadi fokus dalam Raperda APBD 2025, seperti sektor pendidikan, penyediaan makan bergizi gratis, penyediaan hunian layak, ruang terbuka hijau (RTH), transportasi publik, penanganan stunting, penanggulangan banjir, dan pengelolaan sampah.

Terkait program sekolah swasta gratis, Teguh menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan yang merata melalui regulasi yang tengah disusun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

Teguh juga menyoroti pengelolaan KJP dan KJMU yang akan disalurkan berdasarkan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diverifikasi dan dievaluasi secara berkala, sesuai dengan target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).

Menteri Teguh Setyabudi juga menekankan pentingnya peningkatan akses kepemilikan perumahan yang layak dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program Rumah Susun Sewa (Rusunawa) akan diperluas, dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman di kawasan RW kumuh akan terus dilakukan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berfokus pada pengembangan transportasi publik, termasuk peningkatan jaringan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta Transjakarta. Dengan cakupan layanan angkutan umum yang telah mencapai 84,6 persen luas wilayah dan 90,5 persen populasi masyarakat Jakarta hingga Oktober 2024, Teguh berharap transportasi publik dapat semakin efisien dan mengurangi kemacetan.

Pemprov DKI juga mengalokasikan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal untuk menangani stunting. Selain itu, dalam hal penanggulangan banjir, upaya pengurasan dan pengerukan sungai serta saluran drainase akan terus dilakukan, bersama dengan pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 12 km.

"Tahun depan, kita akan terus melanjutkan pembangunan waduk dan embung untuk pengendali banjir serta sumber air bersih," kata Teguh.

Menutup pidatonya, Pj Gubernur DKI Jakarta berharap agar Raperda APBD 2025 dapat segera disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta.

"Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memperlancar pembahasan dan kita bisa segera menetapkan Raperda ini sebagai Peraturan Daerah yang bermanfaat bagi masyarakat," tutup Pj Teguh.