- Oleh Dian Thenniarti
- Kamis, 26 Desember 2024 | 22:37 WIB
: Kapal PELNI mengemban tugas dari pemerintah untuk menjalankan kewajiban pelayanan publik (PSO) angkutan laut penumpang kelas ekonomi. Foto : Kemenhub
Oleh Dian Thenniarti, Jumat, 8 November 2024 | 12:33 WIB - Redaktur: Untung S - 352
Jakarta, InfoPublik – Transportasi laut menjadi moda transportasi yang paling efektif untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Selain efisien, moda ini juga menawarkan biaya yang terjangkau, menjadikannya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transportasi laut tak hanya melayani penumpang, tetapi juga mengangkut barang, menjadikannya infrastruktur vital bagi perekonomian antarpulau.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hartanto, menegaskan bahwa PELNI, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan transportasi laut yang berkualitas dan dapat diandalkan.
"Saat ini, PELNI melayani delapan pelabuhan pangkal dan 72 pelabuhan singgah, dengan mengoperasikan 26 kapal penumpang berbagai ukuran," ujar Hartanto dalam keterangannya yang dikutip InfoPublik, Jumat (8/11/2024). Hingga Oktober 2024, PELNI telah mengangkut 3.526.219 penumpang, 30.508 ton barang, 8.306 TEUs kontainer, dan 9.769 unit kendaraan. "Angka-angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi laut yang tidak hanya cepat tetapi juga andal," tambahnya.
Hartanto juga menekankan pentingnya kerja sama semua pihak, termasuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan transportasi laut. "Kerja sama ini sangat dibutuhkan untuk mendukung perekonomian dan aksesibilitas masyarakat antar pulau," katanya.
Sementara itu, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt. Hasan Sadili, menambahkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah merumuskan kebijakan terbaik untuk jaringan trayek kapal PSO (Public Service Obligation) pada tahun anggaran 2025. "Dengan penetapan jaringan trayek ini, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kapal PSO tahun depan diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Capt. Hasan.
Kemenhub dan PELNI terus berupaya memperkuat transportasi laut sebagai tulang punggung penghubung antarpulau di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
