Kementerian PU Dorong Sektor Konstruksi Tangguh dan Adaptif Hadapi Tantangan Global

Jakarta, InfoPublik — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat sektor konstruksi nasional agar lebih tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan global, seperti disrupsi rantai pasok dan fluktuasi harga material konstruksi.

Komitmen itu disampaikan dalam Konferensi Rantai Pasok yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (7/11/2024), sebagai bagian dari acara Konstruksi Indonesia 2024.

"Penyelenggaraan Konstruksi Indonesia merupakan wujud komitmen Kementerian PU untuk mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri, termasuk material dan peralatan konstruksi, sambil tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan bangunan," ujar Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi, Indro Pantja Pramodo, yang mewakili Dirjen Bina Konstruksi, memaparkan bahwa Ditjen Bina Konstruksi telah menyusun Peta Jalan Pembinaan Konstruksi 2045. Strategi ini bertujuan menciptakan sistem rantai pasok jasa konstruksi yang lebih efisien dan terintegrasi.

“Salah satu agenda utama peta jalan ini adalah memperkuat ketangguhan rantai pasok agar lebih agile dan adaptif. Dengan rantai pasok yang adaptif, sektor konstruksi dapat menghadapi tantangan global serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, menciptakan ekosistem konstruksi yang mandiri dan berkelanjutan,” jelas Indro.

Rantai pasok yang agile memungkinkan sektor konstruksi menyesuaikan strategi dengan cepat, terutama dalam aspek pengadaan, manajemen inventaris, dan distribusi material. Ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sektor konstruksi dalam kondisi global yang tidak menentu. Pendekatan ini juga memungkinkan sektor konstruksi memanfaatkan peluang baru dan beradaptasi dengan perubahan pasar.

Indro menambahkan bahwa penerapan rantai pasok adaptif kini menjadi kebutuhan esensial di tengah tantangan disrupsi dan perubahan iklim. “Dengan prinsip adaptif, kita bisa menghasilkan bangunan yang tahan lama, efisien, ramah lingkungan, dan aman untuk penghuninya,” ujarnya.

Sebagai dasar kebijakan, Kementerian PU merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menggarisbawahi pentingnya koordinasi dalam rantai pasok jasa konstruksi. Dengan sinergi antar pemangku kepentingan dan harmonisasi regulasi, Kementerian PU bertujuan menciptakan rantai pasok konstruksi yang andal, mendukung standar yang lebih baik, dan sesuai dengan kebutuhan nasional.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Agung Wibowo, yang hadir dalam forum, menyatakan bahwa sektor konstruksi menyumbang 10 persen dari perekonomian Indonesia pada tahun 2023. Namun, ia mengingatkan bahwa produktivitas sektor ini masih rendah akibat berbagai kendala, seperti biaya tinggi, pemborosan material, dan durasi proyek yang lama.

Kementerian PU optimistis bahwa dengan penerapan rantai pasok konstruksi yang agile dan adaptif, sektor konstruksi Indonesia akan semakin kompetitif, mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan, dan berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.