Menteri PANRB Dukung Penguatan Tata Kelola Kementerian PKP, Targetkan 3 Juta Rumah Layak Huni

Jakarta, InfoPublik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan tata kelola, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Langkah itu bertujuan untuk mendukung target Kementerian PKP dalam menyediakan 3 juta rumah layak huni guna meningkatkan pemerataan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menerima audiensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024). Dalam pertemuan ini, Menteri Rini menyatakan komitmen Kementerian PANRB untuk mendukung penguatan kelembagaan Kementerian PKP secara efisien dan efektif. “Kami di Kementerian PANRB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP dengan prinsip efisiensi kelembagaan,” kata Rini dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik.

Upaya penguatan kelembagaan ini sejalan dengan visi Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin utama dari Asta Cita adalah pembangunan desa dan wilayah terpencil untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah layak huni dalam beberapa tahun ke depan. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya tata kelola yang efisien dan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi dalam lingkungan kementeriannya.

Menteri Rini juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada jajaran Kementerian PKP untuk memperkuat tata kelola dan struktur organisasi yang lebih efektif. “Tata kelola dan struktur organisasi Kementerian PKP harus mampu menjalankan dan mengawasi core business kementerian, termasuk memastikan SDM aparatur yang kompeten dan responsif dalam pelaksanaan tugas,” ujar Rini.

Kementerian PANRB berkomitmen untuk mengoptimalkan peran Kementerian PKP dalam mewujudkan rumah layak bagi masyarakat dengan tetap mengutamakan efisiensi kelembagaan. Menteri Maruarar juga menekankan pentingnya kelembagaan yang fleksibel dan SDM yang kapabel untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara kedua kementerian dalam mencapai target nasional di bidang perumahan, serta memastikan tata kelola yang baik dan pengawasan efektif dalam pelaksanaan tugas.

Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah pejabat tinggi dari kedua kementerian, termasuk Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto, serta sejumlah pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PKP.