Menteri PKP: Program 3 Juta Harus Tranparan dan Bebas Korupsi

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh keterbukaan informasi publik, anti-korupsi, dan semangat gotong royong dalam pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kolaborasi kuat dan solid dalam organisasi.

“Jadi, saya nyatakan Kementerian saya terbuka 100 persen. Kami ingin menjadi Kementerian yang transparan dan mendukung anti-korupsi,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Rabu (30/10/2024).

Sebagai wujud keterbukaan tersebut, Menteri Maruarar meminta seluruh jajaran pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan rapat secara terbuka. Bahkan, ia sendiri mengadakan rapat-rapat penting terkait program dan penyusunan struktur organisasi Kementerian secara langsung dan disiarkan melalui kanal media sosial youtube resmi Kementerian PKP.

“Di Kementerian PKP tidak ada rapat tertutup. Semua rapat kami terbuka dan disiarkan melalui youtube Kementerian PKP. Keterbukaan ini adalah amanah langsung dari Presiden saat kami mengikuti pembekalan di Magelang. Kami ingin bekerja sebagai superteam, bukan superman,” tegasnya.

Sebagai langkah untuk efisiensi, Kementerian PKP juga tengah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari kasus korupsi sebagai lahan pembangunan rumah rakyat. Selain itu, kementerian sedang dalam upaya berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menekan harga rumah agar semakin terjangkau oleh masyarakat luas.

“Kami akan memanfaatkan tanah sitaan koruptor untuk rumah rakyat. Selain itu, kami juga menggalang kemitraan untuk menekan harga rumah sehingga harga bisa lebih terjangkau. Ini akan memberikan harapan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan guru yang belum memiliki rumah layak huni untuk bisa mendapatkan rumah,” jelas Maruarar.

Mengenai penyusunan struktur organisasi, Maruarar menyebutkan bahwa ia tengah membentuk struktur progresif revolusioner untuk meningkatkan kinerja Kementerian PKP. Dia mengajak semua pihak, termasuk anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI DPR RI, untuk memberi masukan terhadap rancangan struktur organisasi ini. Dengan anggaran yang terbatas namun target yang tinggi, transparansi, anti-korupsi, dan gotong royong dianggap sebagai solusi dalam menjalankan tugas kementerian.

“Saya berharap usulan struktur organisasi Kementerian PKP dapat terbuka bagi masukan dari semua pihak, termasuk anggota Komisi V DPR RI. Anggaran semakin berkurang, target semakin tinggi. Ini hanya bisa dijawab dengan transparansi, anti-korupsi, dan gotong royong yang merupakan budaya bangsa kita,” ujarnya.

Pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri PKP bahkan mengusulkan agar pembahasan anggaran hingga satuan tiga bisa dilakukan secara terbuka dan disetujui bersama anggota legislatif. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh program dan alokasi anggaran Kementerian PKP dapat dipantau dan dievaluasi secara efektif.

“Kami tahu bahwa dukungan dari Komisi V sangat penting. Kami yakin pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dengan dukungan DPR sejak awal kementerian ini berdiri,” tutup Maruarar.

Langkah-langkah yang diambil Kementerian PKP diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan mendukung penuh upaya anti-korupsi demi tercapainya target Program Pembangunan 3 Juta Rumah.