Presiden RI Tekankan Arah Pembangunan IKN Melalui Ekonomi Digital

Jakarta, InfoPublik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan urgensi dan arah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, dan lain-lain.  Hal itu disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (12/8/2024). 

“Kepindahan ke IKN yang penting bukan pindah fisiknya, tetapi pindah pola pikir, pindah mindset, serta pindah pola kerja kita,” tegas Presiden dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Selasa (13/8/2024).

Selain dukungan digital, dilakukan juga pola kerja baru aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan shared offices untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar-instansi pemerintah. Pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah antar rumpun kementerian/lembaga. Ruang kerja bersama tersebut terbagi menjadi empat gedung Kementerian Koordinator.

Kepala Negara menjelaskan bahwa Nusantara dibangun dengan memperhatikan tiga konsep. Pertama, forest city atau kota hutan yang penuh area hijau. Kedua, smart city atau kota cerdas yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya. Konsep terakhir yang diusung adalah liveable city atau kota yang nyaman ditinggali.

Presiden turut menambahkan berbagai keunggulan yang bisa didapatkan oleh ASN ketika bekerja di IKN, salah satunya kemudahan mobilitas sekaligus fleksibilitas saat bekerja lantaran para pejalan kaki dan pengguna sepeda diprioritaskan. Sebagai alternatif, mobilitas di IKN juga didukung kendaraan listrik berpadu dengan energi hijau.

Keuntungan IKN diharapkan juga dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi serta pemerataan populasi bergulir dengan adanya IKN. 

“Karena kita tahu 58 persen GDP (Produk Domestik Bruto) ekonomi itu ada di Jawa. Sehingga kita ingin memeratakan luar Jawa dan mendapatkan perputaran ekonominya. Populasi di Jawa bebannya sudah sangat besar sekali, 56 persen populasi ada di Pulau Jawa,” jelas Presiden Jokowi.

Ditemui usai menghadiri SKP, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan arahan-arahan strategis dari Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk mendukung pembangunan IKN yang perlu dijalankan oleh Kementerian PANRB.

“Arahan dari bapak Presiden adalah bagaimana infrastruktur digital dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di IKN ini segera dipersiapkan bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN),” ujar Anas.

Sementara Wakil Presiden memberikan arahan agar Kementerian PANRB melakukan koordinasi dengan OIKN untuk menyiapkan dan memastikan pemindahan ASN ke IKN berjalan dengan baik. 

“Mudah-mudahan ini menjadi bagian awal dalam rangka mendorong birokrasi berdampak dengan sistem dan layanan berbasis digital di IKN,” tutup Menteri Anas.