Skema 'Kantor Berbagi' dan Smart Office Dukung Fleksibilitas Kerja ASN di IKN

Jakarta, InfoPublik – Skema “Kantor Berbagi” (shared offices) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN) diyakini mampu mendukung perubahan perilaku kerja yang lebih fleksibel dengan berbasis digital, sehingga para ASN nantinya tidak perlu terpaku pada satu kantor fisik.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, saat meninjau beberapa Tower Hunian bagi para ASN dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada Minggu (11/8/2024). Peninjauan tersebut dilakukan menjelang Sidang Kabinet Paripurna pertama yang diadakan di IKN pada Senin (12/8/2024).

“Konsep shared office ini mendukung transformasi cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital,” ucap Anas dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik.

Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, terdapat rencana pembangunan 47 Tower Hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian. Dari jumlah tersebut, 29 Tower dengan 1.740 unit hunian akan ditempati oleh Pegawai ASN pada tahap awal, sementara sisanya akan ditempati oleh prajurit TNI dan anggota Polri.

Untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah, selain dukungan digital, pola kerja baru diterapkan melalui penerapan shared offices. Dalam konsep ini, beberapa instansi pemerintah dapat berbagi ruang di satu gedung atau bahkan satu lantai yang sama, menciptakan konektivitas fisik dan digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).

Selain meninjau KIPP IKN dan tower hunian ASN, Menteri PANRB Anas turut mendampingi Presiden RI dalam meninjau Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Embung ini adalah salah satu infrastruktur konservasi air yang menjadi bagian dari konsep keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan IKN.

Usai meninjau area embung, Menteri PANRB Anas juga meninjau Sumbu Kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Sumbu Kebangsaan merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antara alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan.

Peninjauan Embung MBH dan Sumbu Kebangsaan dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.