Indonesia Harus Maksimalkan Potensi Ekonomi Laut Wilayah Pesisir

: Asisten Deputi (Asdep) Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), R.A Adriani Kusumawardani, menjelaskan Penting untuk mengimplementasikan Peta Jalan Ekonomi Biru 2024 di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, Lampung, Minggu, (4/8/2024). Foto. Humas kemenko Mrves RI.


Oleh Fatkhurrohim, Minggu, 4 Agustus 2024 | 16:00 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 265


Jakarta, InfoPublik – Asisten Deputi (Asdep) Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), R.A Adriani Kusumawardani menegaskan pentingnya mengimplementasikan Peta Jalan Ekonomi Biru 2024 di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia guna memaksimalkan potensi ekonomi laut dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem laut.

Hal ini disampaikannya dalam Pertemuan Para Stakeholder dalam konteks Blue Finance Accelerator (BFA) untuk Implementasi Ekonomi Biru dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, di Lampung.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu, (4/8/2024), Asdep Adriani melanjutkan, peta jalan ini memberi ruang untuk pengembangan teknologi dan inovasi di sektor kelautan.

“Teknologi berbasis maritim dapat membantu memantau kondisi laut secara real-time, meningkatkan efisiensi dalam penangkapan ikan, serta mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut,” jelas Adriani.

Sinergi para pihak ini, lanjutnya, menjadi solusi komprehensif dan efektif yang dapat diterapkan dari keberhasilan program serupa yang telah dilakukan di daerah-daerah Indonesia bagian tengah.

Kemenko Marves telah bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan Asian Development Bank (ADB) melalui program BFA, di bawah program kerja sama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ‘Accelerating SDG Investments in Indonesia’ (ASSIST) yang didukung Joint SDG Fund. 

Program ini dirancang untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan startup dan usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor ekonomi biru, memperkuat kapasitas dan keahlian Pemerintah Indonesia, serta meningkatkan proyek-proyek Ekonomi Biru melalui kemitraan publik-swasta antara pemerintah dan startup/UKM.

Perwakilan UNDP, Cindy Colondam, memaparkan progres pencapaian program BFA, aktivitas pasca-program BFA, dan program pelibatan masyarakat lokal dari UNDP, terutama dalam membangun kapasitas generasi muda Indonesia di sektor ekonomi berbasis kemaritiman.

Program BFA mendukung pengembangan kapasitas startup dan UKM di sektor Ekonomi Biru seperti perikanan dan akuakultur berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pengelolaan dan pemanfaatan sampah plastik dan limbah laut.

“Dengan lebih dari 500 penerima manfaat bisnis-ke-bisnis dan lebih dari 60.000 orang memperoleh manfaat dari proyek-proyek alumni BFA, termasuk petani, petambak ikan, fasilitas daur ulang, BUMDES, ibu rumah tangga, dan masyarakat pesisir,” jelas Cindy.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Untung S
  • Selasa, 10 Oktober 2023 | 20:52 WIB
Indonesia Terima Dokumen Acuan Pariwisata Ramah Lingkungan