Sri Mulyani: Kinerja APBN 2024 Tetap Stabil dengan Defisit Terjaga

Jakarta, InfoPublik - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan triwulan II-2024 tetap terjaga dengan defisit yang terkendali, meskipun di tengah gejolak ekonomi global. Pendapatan negara terkontraksi sebesar 6,2 persen year-on-year (yoy), sementara belanja negara tumbuh sebesar 11,3 persen yoy.

Dengan kinerja tersebut, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer masih surplus sebesar Rp162,7 triliun. Kinerja APBN yang diprakirakan tetap terjaga sampai akhir tahun ini akan menjadi fondasi kuat untuk mendukung transisi yang solid di 2025.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Menkeu memaparkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.320,7 triliun atau 47,1 persen dari target APBN 2024, terkontraksi 6,2 persen yoy.

“Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.028,0 triliun, terkontraksi 7,0 persen yoy, dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai akibat moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi, serta terjadinya downtrading ke golongan rokok dengan tarif CHT yang lebih rendah,” ujar Menkeu.

Di sisi lain, lanjut Menkeu, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp288,4 triliun, terkontraksi 4,5 persen yoy, dipengaruhi oleh penurunan lifting migas serta moderasi harga mineral dan batubara.

Sri Mulyani menambahkan bahwa realisasi belanja negara mencapai Rp1.398,0 triliun atau tumbuh 11,3 persen yoy, terutama dipengaruhi oleh upaya untuk terus menopang berbagai agenda pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Realisasi belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp997,9 triliun, tumbuh 11,9 persen yoy, dan realisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp400,1 triliun, tumbuh 9,9 persen yoy.

Peningkatan realisasi belanja negara terutama untuk pelaksanaan berbagai program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat seperti program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan alat dan mesin pertanian, subsidi energi, dan stabilisasi harga pangan.

Selain itu, belanja negara dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Pemilu 2024, pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri (termasuk Tunjangan Hari Raya, gaji ke-13, dan kenaikan gaji), serta dukungan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menkeu juga menyampaikan bahwa realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp168,0 triliun atau 32,1 persen dari APBN. Realisasi tersebut terdiri dari pembiayaan utang yang mencapai Rp214,7 triliun (33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun), yang meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp206,2 triliun dan pinjaman sebesar Rp8,5 triliun.

Pembiayaan utang masih on-track untuk memenuhi kebutuhan APBN. Pengelolaan pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan pasar keuangan serta kondisi likuiditas Pemerintah, menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang. Sementara itu, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp47,8 triliun, antara lain untuk mendukung peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).