Pembangunan Berkelanjutan akan Turunkan Angka Kemiskinan di Daerah

: Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo (dua dari kiri), dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2025 di Pangkalpinang, Kepulauan Babel, Senin (1/4/2024). ANTARA/HO-Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.


Oleh Eko Budiono, Selasa, 2 April 2024 | 11:00 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 847


Jakarta, InfoPublik - Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di daerah, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2025 di Pangkalpinang, Kepulauan Babel pada Senin (1/4/2024).

"Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung baik. Catatan kami ke depan kita memerlukan strategi yang melibatkan multi aktor dan sektor dengan basis data kemiskinan yang presisi sehingga penanganan menjadi lebih tepat sasaran," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Sementara itu, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat menekan angka kemiskinan, dia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Babel melakukan sinkronisasi target-target pembangunan dengan pemerintah pusat secara sistematis, efektif, dan efisien.

"Kami mencoba mengumpulkan beberapa isu strategis yang berkaitan dengan perencanaan tahun 2025, (salah satunya) pertumbuhan ekonomi yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo," katanya.

Selain itu, masih terkait penyusunan perencanaan pembangunan, Kemendagri juga mengingatkan agar Pemprov Kepulauan Babel dapat menyusun perencanaan tersebut dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

Yusharto menegaskan, pedoman tersebut sedang disusun oleh pemerintah pusat di bawah komando Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Adapun sejumlah urusan yang menjadi prioritas Pemprov Kepulauan Babel pada tahun 2025, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan wilayah, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kami mengapresiasi kepada Provinsi Bangka Belitung bahwa tema pembangunan provinsi tahun 2025 berikut target pembangunannya telah selaras dan mendukung RKP tahun 2025," tambah Yusharto.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengapresiasi capaian kinerja Pemprov Kepulauan Babel yang telah menunjukkan progres yang baik.

Hal itu terutama jika dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan 0,78 poin pada 2023 menjadi 74,09. Angka tersebut dinilai masuk dalam kategori IPM tinggi.

Kendati demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, IPM Provinsi Kepulauan Babel berada sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 74,39.

"Untuk meningkatkan capaian kinerja ini maka Pemprov Kepulauan Bangka Belitung harus tetap fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara, peningkatan IPM ini juga memerlukan kolaborasi lintas sektor," pungkasnya.
 
 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA PONTIANAK
  • Rabu, 24 Januari 2024 | 14:09 WIB
Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Inflasi Jadi Fokus RKPD Kota Pontianak 2025
  • Oleh MC KAB GARUT
  • Rabu, 18 Oktober 2023 | 11:23 WIB
Angka Kemiskinan Kabupaten Garut 9,77 Persen
  • Oleh MC KAB BONE BOLANGO
  • Jumat, 13 Oktober 2023 | 22:13 WIB
BPS Rilis Angka Kemiskinan Kabupaten Bone Bolango Turun Menjadi 15,51 Persen
  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Jumat, 13 Oktober 2023 | 09:28 WIB
Tercatat 4,26 Persen, Angka Kemiskinan di Padang Tahun 2022 Turun
  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Minggu, 24 September 2023 | 13:54 WIB
12 Tahun Selalu Tekan Angka Kemiskinan, Padang Terendah Ketiga di Sumbar