- Oleh Pasha Yudha Ernowo
- Minggu, 6 Oktober 2024 | 23:11 WIB
: Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri kegiatan
Oleh Farizzy Adhy Rachman, Senin, 8 Juli 2024 | 21:24 WIB - Redaktur: Untung S - 338
Jakarta, InfoPublik - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pelayanan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikannya setelah menghadiri acara "Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023" di Jakarta pada Senin (8/7/2024).
"Dalam konteks ini, digitalisasi birokrasi yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk mendukung tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas," jelas Anas dalam pernyataannya yang dikutip dari website resmi Kementerian PAN RB.
Anas menegaskan bahwa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah bukanlah semata-mata sebuah prestasi, melainkan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.
"Hari ini, Bapak Presiden menegaskan agar akuntabilitas menjadi prioritas, dan Opini WTP bukan hanya prestasi tetapi sebuah tanggung jawab," tambah Anas.
Presiden Jokowi juga mendorong untuk melanjutkan reformasi struktural, sinkronisasi regulasi, serta penyederhanaan prosedur guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan fokus pada hasil pemerintahan. Beliau menekankan pentingnya penggunaan APBN dan APBD secara bertanggung jawab oleh semua instansi pemerintah.
"Kita harus menyadari bahwa ini adalah uang rakyat, dan setiap tahun pasti akan diaudit dan diperiksa. Kewajiban kita adalah menggunakan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD dengan baik," kata Presiden.
Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK bersifat inklusif dan berorientasi pada kualitas, yang merupakan landasan kuat menuju Indonesia Emas 2045.
Isma juga menyampaikan bahwa Opini WTP yang diberikan oleh BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan kualitas penyajian laporan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan, yang telah menjadi Opini WTP kedelapan sejak 2016.
"Opini WTP mencerminkan komitmen terhadap kualitas dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan akan semakin memperkuat kepercayaan berbagai pihak di sektor publik," kata Isma.
