:
Oleh Wahyu Sudoyo, Selasa, 10 Januari 2023 | 06:45 WIB - Redaktur: Untung S - 384
Jakarta, InfoPublik – Operasi pasar sembilan bahan pokok (Sembako) di berbagai daerah kembali didorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai langkah mitigasi terhadap risiko pemburukan harga kebutuhan pokok pada awal tahun.
“Operasi pasar Sembako terus kita dorong supaya harga kebutuhan pokok tidak bergejolak naik,” ujar Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam keterangannya terkait kunjungan kerjanya di Sumatra Utara, pada Senin (9/1/2023).
Menurut Menteri BUMN, operasi pasar tersebut merupakan bentuk respon cepat perusahaan plat merah ini agar harga sembako di daerah tetap stabil dan tidak bergejolak naik.
Terlebih, dia mendapatkan data bahwa harga pangan dunia naik 14 persen, yang merupakan kenaikan tertinggi sepanjang sejarah.
“Artinya kita harus sama- sama mengintervensi dan mengatasi hal – hal seperti itu,” imbuh dia.
Selain sembako, Menteri BUMN juga menyoroti pergerakan harga bahan bakar minyak (BBM) dunia.
Masyarakat diminta untuk tetap waspada karena harga BBM itu sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia, sehingga, turunnya harga Pertamax belum lama ini menjadi Rp12.800 per liter, dari sebelumnya Rp13.900 per liter, bukan bersifat jangka panjang atau terus terjadi tren penurunan.
Bahkan harga Pertamax menurutnya akan kembali meningkat jika harga minyak mentah di pasar internasional naik.
“Kemarin, pemerintah, karena minyak dunia harganya turun, BBM yang sesuai dengan harga pasar seperti Pertamax kita turunkan. Namun kita juga harus waspada karena bukan tidak mungkin harga Pertamax bisa naik lagi, minggu depan atau bulan depan,” jelas Erick.
Lebih lanjut Menteri BUMN mengatakan, pemerintah akan membuka data setransparan mungkin dalam hal penetapan harga BBM.
Jika harga minyak dunia turun, Pertamax juga akan turun. Namun, untuk Pertalite dipastikan masih disubsidi, Rp1.000 lebih dan Solar masih disubsidi dibantu pemerintah Rp6.500.
“Didorong pemerintah, Pertamina selama bulan Januari sampai Agustus 2022 membantu memberikan bantuan sebesar Rp 10 triliun. Itu kita lakukan. Artinya Pemerintah hadir jika rakyat memerlukan,” pungkas Menteri Erick.
Foto: Humas BUMN