:
Jakarta, InfoPublik - Konsep pembangunan wilayah perkotaan di masa ini tak hanya mengacu pada wilayah internal perkotaan, namun juga pada pendekatan aglomerasi antarwilayah perkotaan.
Sebab saat ini, kebutuhan akan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat antar wilayah yang berdekatan seolah tak memiliki sekat. Membuat kehidupan bermasyarakat antar wilayah perkotaan menjadi terintegrasi satu sama lain.
Dalam siaran resminya yang diterima InfoPublik, Kamis (10/11/2022). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, menjelaskan bahwa penting adanya keterpaduan antar wilayah, antar sektor, bahkan hingga antar pemangku kepentingan, serta peran aktif masyarakat.
“Karena kita melihat peningkatan jumlah penduduk serta konsentrasi atau pemusatan kegiatan di kawasan perkotaan, yang berpotensi mengakibatkan permasalahan perkotaan yang tentunya beragam,” ujar Hadi Tjahjanto pada sambutannya di kegiatan “Bincang Santai” memperingati Hari Tata Ruang Nasional yang bertajuk Transformasi Perkotaan Indonesia: Kini dan Nanti, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.
Dalam kegiatan itu, Hadi Tjahjanto juga menyebut bahwa ia tertarik dengan konsep Aglomerasi dan Megacities yang dijelaskan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam forum. Karena menurut Hadi Tjahjanto, hal ini juga sesuai dengan konsep keterpaduan antar wilayah untuk menciptakan tata ruang yang optimal dan berkelanjutan.
“Mungkin saat ini kita bicara bagaimana Jakarta dan pengembangan di sekitarnya, namun tentu nanti akan bagaimana juga perkotaan besar lainnya seperti Medan, Surabaya, Makassar, dan lain-lain. Ini tentang bagaimana pembangunan kota dilakukan secara komprehensif,” tutur Hadi Tjahjanto.
Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya, menjelaskan bahwa dalam hal membangun Jakarta dan daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) mulai dari perencanaan dan pembangunan itu perlu menggunakan perspektif Megacities, yaitu perencanaan antarwilayah yang terpadu serta bagaimana kewenangan diatur dan dibagi secara khusus.
“Seperti halnya ketika kejadian banjir. Ketika banjir datang, kita (antarwilayah, red) baru berkumpul. Padahal kejadian seperti itu terus berulang sepanjang setiap tahun. Banyak masalah yang terjadi karena memang pembangunannya tidak terintegrasi. Sehingga hal itu, harus dilihat dengan konsep yang berkelanjutan. Megacities itu, bukan daerah yang dicaplok ya, tapi perencanaan yang terpadu,” terang Bima Arya.
Lebih lanjut, Bima Arya menjelaskan, dari kegiatan antarwilayah perkotaan, akan sangat memungkinkan apa yang dilakukan suatu daerah itu akan berpengaruh di daerah lainnya. “Seperti contoh jika Kota Bogor tidak memperhatikan lingkungan, tentu akan berpengaruh ke Jakarta. Jika Bendungan Katulampa itu sudah siaga satu, sudah dapat dipastikan ada beberapa titik di Jakarta yang terendam,” ujarnya.
Terakhir, Bima Arya juga membahas terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara. Ia berharap pembangunan IKN juga memikirkan dari konsep Megacities agar perencanaan pembangunan menjadi lebih baik. “IKN harus belajar dari bagaimana yang terjadi di Jakarta dan daerah sekitarnya,” pungkasnya.
Foto: Humas Kementerian ATRBPN