Menko Marves Pastikan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Papua Barat Lancar

Jakarta, InfoPublik -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Luhut B. Pandjaitan, memastikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Papua Barat lancar tidak ada hambatan. 

"Melalui pembangunan itu, bukan hanya dapat meningkatkan konektivitas dari keterisolasian, tetapi juga memajukan wilayah di Papua Barat," pungkas Menko Luhut saat memimpin rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke Sorong dan Raja Ampat dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Provinsi Papua Barat, Kamis (11/8/2022).

Menko Luhut berpersan melalui pembangunan itu, Papua Barat harus tetap menjaga karakteristik alam dan budayanya sebagai ciri khas daerah.

Menko Luhut juga ingin agar seluruh pembangunan berjalan sesuai timeline yang sudah ditentukan. Tentunya, dengan berlandaskan hasil studi sebagai acuan bekerja.

Pemerintah daerah didukung oleh Pemerintah Pusat, dapat mengajak universitas setempat maupun akademisi lain untuk bantu menjalankan riset.

"Sebagai contoh Bandar Udara Seaplane yang dibangun dekat dari Bandar Udara Marinda. Setelah dilakukan studi dan pembangunan runway sepanjang 1.500 meter dan lebar 30 meter, nantinya akan dilanjutkan dengan pilot project pesawat amfibi N219," tuturnya. 

Beberapa progres pembangunan infrastruktur tersebut termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transformasi,  Rachmat Kaimudin, menjelaskan tentang progres pembangunan Jalan Trans Papua yang akan dibangun sepanjang 3.462 kilometer, jalan strategis di Papua Barat, Bandar Udara Siboru Fak Fak, Pelabuhan Sorong Eksisting dan Pelabuhan Arar, Pelabuhan Waisai, Bandar Udara Perairan (Seaplane), infrastruktur biru sumber daya air, Proyek Tangguh LNG Train 3, serta pengembangan ekonomi kawasan yang nantinya dapat meningkatkan rantai nilai sumber pangan lokal dan menunjang ketahanan pangan nasional.

Deputi Rachmat selaku pimpinan yang mengawal perkembangan proyek itu mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Papua Barat harus mendorong pengembangan perekonomian baru di wilayah sekitar.

Sementara Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengungkapkan bahwa selama ini, pengembangan pembangunan daerah menjadi target utama. Meskipun sempat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi di 2020 hingga angka -3,22 persen dari nilai 6,73 persen di 2019, tetapi kondisi di 2021 sudah semakin membaik dan menunjukkan angka -1,44 persen.

“Kabupaten Sorong memiliki visi untuk menjadi kota termaju di Tanah Papua dengan menggenjot berbagai bidang, mulai dari pariwisata, jasa, pendidikan, dan lain-lain,” tuturnya.

Menko Luhut berpesan agar segala pembangunan di Papua Barat harus menggunakan produk dalam negeri, seperti menggunakan Aspal Buton dalam pembangunan jalan dan lainnya yang dapat dipesan melalui aplikasi belanja daring yang dikembengkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu E-Katalog. Memanfaatkan E-Katalog berarti mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan industri untuk tumbuh.

Melihat sumber daya alam yang melimpah di Papua Barat, Menko Luhut mengungkapkan bahwa di masa mendatang juga akan dilakukan hilirisasi atau downstream industry di sana. Para peserta rapat pun sepakat dengan ide tersebut guna memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, meningkatkan value added dan membuka lapangan kerja.

Salah satu hilirisasi yang dapat dilakukan adalah dengan Proyek Tangguh LNG Train 3. Ketersediaan gas yang melimpah di Papua Barat dapat dimanfaatkan dengan pendirian pabrik petrokimia pada Kawasan Industri Onar di Teluk Bintuni.

Setelah rapat koordinasi selesai diadakan di Sorong, Menko Luhut dan jajaran bergerak ke Raja Ampat untuk melakukan kunjungan di Bandar Udara Marinda, Pelabuhan Waisai, dan Pantai Waisai Torang Cinta. Di sana, pentingnya menjaga lingkungan.

“Sebagai pemilik salah satu destinasi wisata terindah yang dikenal seluruh dunia, Papua Barat harus menjaga pemberian Tuhan. Misalnya, dengan tidak menebang pepohonan juga mangrove agar alam tetap hijau dan laut tetap biru," pungkasnya. 

Selain itu, di Raja Ampat dapat diterapkan aturan agar pengunjung membawa pulang sampah plastik yang dibawanya sebagai upaya mengurangi produksi sampah plastik.

“Mikroplastik itu berbahaya kalau sampai dimakan ikan, apalagi jika kemudian dikonsumsi oleh manusia. Dampak bagi kesehatannya sangat buruk,” tegas Luhut

Ia pun mengajak agar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia perlu terus memberikan contoh dalam program penanganan sampah.

Luhut juga menyinggung tentang pentingnya pendirian sekolah dan universitas unggul di Papua Barat. Oleh karena itu, ia ingin agar selain bidang infrastruktur, pendidikan di Papua Barat juga terus berkembang.

Turut hadir dalam kegiatan para pihak terkait, mulai dari Bupati Fakfak, Bupati Raja Ampat, Bupati Sorong, Bupati Teluk Bintuni, Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga para perwakilan kementerian/lembaga dan perusahaan yang diundang.