Menteri BUMN: PMN Kini Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Jakarta, InfoPublik - Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan lebih efektif dan tepat sasaran.

Menteri (BUMN), Erick Thohir, menegaskan pemerintah tidak akan memberikan PMN secara sembarangan kepada BUMN yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya tak segan-segan akan menyikat oknum di BUMN yang tidak memanfaatkan dana PMN sesuai kepentingan yang telah ditetapkan,” ujar Menteri BUMN dalam keterangan di akun resmi media sosial (medsos) Kementerian BUMN pada Sein (21/3/2022).

Menurut Menteri Erick, pemerintah telah membuat aturan yang lebih ketat dalam pemberian PMN untuk memastikan BUMN yang menerima bisa memanfaatkan dengan baik.

Aturan itu yakni proses pengajuan PMN harus berdasarkan kesepakatan tiga menteri yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri teknis lainnya.

“contohnya pengajuan PMN untuk BUMN infrastruktur akan melibatkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam menyepakati kebutuhan PMN BUMN,” katanya.

Lebih lanjut Menteri Erick menjelaskan, pada 2020, kontribusi BUMN terhadap negara melalui pajak hingga dividen mencapai Rp377 triliun.

Sementara jumlah PMN yang diberikan negara untuk BUMN hanya sebesar empat persen dari total kontribusi perusahaan milik negara itu secara konsolidasi.

Menteri Erick juga mengatakan, PMN dialokasikan untuk melakukan akselerasi transformasi BUMN, mulai dari perubahan model bisnis hingga efisiensi.

“(tranformasi) terbukti mampu meningkatkan valuasi saham milik BUMN seperti Telkom, Mandiri, dan BRI yang jika ditotal mencapai Rp1.600 triliun,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, momentum pandemi COVID-19 harus menjadi faktor pendorong transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam negeri. Sehingga, segera terbentuk holding dan subholding klaster-klaster industri strategis pada waktu dekat. 

Dengan transformasi BUMN, niscaya akan membuat setiap perusahaan plat merah milik negara menjadi lebih baik. Seiring dengan hal itu, maka dapat membawa dampak positif dalam berbagai aspek termasuk, peningkatan pelayanan publik yang menjadi lebih baik kepada khalayak luas pada beberapa waktu kedepan.  

"Transformasi BUMN menjadi keharusan agar BUMN-BUMN kita ini menjadi BUMN yang kelas dunia, yang semakin profesional, yang semakin kompetitif, yang semakin menguntungkan, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan membuka semakin banyak pekerjaan," kata Presiden Jokowi.

Foto: Twitter