:
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan siap memberikan jaminan serta pendampingan terhadap tujuh proyek infrastruktur milik pemerintah daerah yang pembangunannya menggunakan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
Adapun ketujuh proyek infrastruktur yang diusulkan pemerintah daerah, antara lain pembangunan Rumah Sakit tipe C di Krian Sidoarjo, Jawa Timur Rp268 miliar, Proyek Light Rapid Transit Rp1,2 triliun (utara-selatan) dan Rp2,6 triliun (timur-barat) di Surabaya, Jawa Timur, Proyek Light Rapid Transit Koridor I dan II di Bandung, Jawa Barat.
Kemudian, proyek SPAM di Semarang Barat, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Rp1,1 triliun di Kota Tangerang, SPAM Pekanbaru, dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar, Sulawesi Selatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pihaknya beserta tim akan mengawasi tindak lanjut dari rencana pembangunan infrastruktur di 7 daerah sehingga bisa dieksekusi tepat waktu.
"Kami juga akan ada tim monitoring untuk lihat progresnya. Kalau ada complain atau tidak ada kemajuan bisa sampaikan ke saya," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (12/5).
Sebelumnya, sebanyak tujuh perwakilan dari Pemerintah Kota/Kabupaten bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sekitar tujuh kepala daerah menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur di daerahnya dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Masing-masing daerah memiliki satu proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan untuk dibangun.
Menteri Keuangan pun memberikan dukungan kelayakan berupa pembiayaan secara tunai atas sebagian konstruksi dan penjaminan risiko politik atas kewajiban keuangan penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK).