Kebijakan Industri yang Tepat Sukseskan Pembangunan Ekonomi

:


Oleh Wawan Budiyanto, Sabtu, 13 Mei 2017 | 15:16 WIB - Redaktur: Juli - 583


Jakarta, InfoPublik – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan industri yang tepat sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pembangunan ekonomi suatu negara.

Ditambah lagi menurutnya, saat ini pengembangan sektor manufaktur dengan platform digital menjadi penting seiring kemajuan teknologi terkini dan berjalannnya era Industry 4.0.

“Kebijakan industri yang tepat merupakan kunci kesuksesan bagi pembangunan ekonomi suatu negara, karena itu kami fokus memformulasikan dan terus berupaya menciptakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan dan peluang saat ini,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis kepada Infopublik, Jumat (12/5) saat menghadiri World Economic Forum on ASEAN 2017 di Phnom Penh, Kamboja.

Menurutnya, Kemeperin telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain menyelenggarakan konferensi dan simposium terkait Industry 4.0, membangun program e-smart IKM, berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk menyiapkan Industry 4.0 di Indonesia, dan menyusun peta jalan untuk mengimplementasikan Industry 4.0.

“Industry 4.0 akan mengubah bisnis tradisional ke arah digitalisasi. Ini tidak bisa dihindari lagi, karena sudah berjalan,” ujarnya.

Industry 4.0 adalah kombinasi dari beberapa inovasi penting di teknologi digital seperti Big Data, Autonomous Robots, Internet of Things, Cybersecurity, Cloud, dan Augmented Reality.

Dalam pembahasan mendalam mengenai ekonomi digital dan pelaksanaan Industry 4.0, Airlangga melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan yang turut hadir dalam WEF ASEAN 2017. Upaya ini sekaligus menguatkan konektivitas antara negara-negara di Asia Tenggara.

Misalnya, diskusi dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura Janil Puthucheary, terkait rencana pengembangan platform digital bagi industri kecil dan menengah serta penguatan infrastruktur teknologi modern bagi industri di kedua negara.

Selanjutnya, pertemuan dengan Vice President and the Head of Shire South East Asia, Linda Seah, yang membahas mengenai rencana ekspansi bisnis dari perusahaan farmasi asal Inggris ini termasuk akan mengembangkan pusat inovasi di Indonesia.

“Kami juga melakukan meeting dengan Zafrul Hashim selaku Regional Vice President GRAB untuk membicarakan program Business Process Outsourcing dan program Social Impact untuk penguatan Santripreneur bagi pondok pesantren di Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, Menperin Airlangga menyempatkan bertemu dengan US ASEAN Business Council, membahas mengenai investasi yang akan dilakukan oleh pelaku industri Amerika Serikat di Indonesia. Kemudian, diskusi dengan CEO HSBC Indonesia Sumit Dutta terkait pengembangan kawasan industri baru dan mendorong pertumbuhan industri nasional yang diprioritaskan oleh Kemenperin.

“Ketika menerima dari PTT Global Chemical, kami membahas mengenai peluang-peluang investasi baru di sektor industri petrokimia dan pupuk. Sementara tu, pertemuan dengan pihak Mastercard, kami membahas mengenai digital platform untuk e-payment dan e-money yang dapat dimanfaatkan oleh IKM di Indonesia untuk kemajuan usahanya,” ungkap Airlangga.

WEF ASEAN 2017 berlangsung pada tanggal 10-12 Mei 2017, diikuti sebanyak 700 peserta dari kalangan pebisnis, pemerintahan, perguruan tinggi, LSM, lembaga kesehatan, dan media. Dari sektor pemerintahan, selain Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, beberapa kepala negara atau pemerintahan lain dijadwalkan hadir, yakni Presiden Filipina Rodrigo Duterte, PM Laos Thongloun Sisoulith, dan PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Indonesia diwakili Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Mengangkat tema Youth, Technology and Growth, WEF ASEAN 2017 menyoroti jumlah penduduk muda (di bawah 30 tahun) di ASEAN yang melebihi 50 persen dari total populasi ASEAN sebanyak 630 juta jiwa.Selain itu, forum ekonomi ini juga menaruh perhatian besar pada isu-isu kesehatan, pendidikan, masa depan lingkungan dan sumber daya alam, ketersediaan pangan, investasi, ekonomi digital, serta infrastruktur.