LPDB KUMKM Targetkan Penyaluran Rp1,5 Triliun Tahun Ini

Jakarta, InfoPublik - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,5 triliun kepada 120.292 UMKM mitra di seluruh Indonesia, pada tahun ini.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial mengatakan target Rp1,5 triliun tersebut akan disalurkan melalui 586 mitra yang terdiri dari koperasi dan non koperasi.

Tahun 2016, dana bergulir mampu terserap 100,55 persen dari total target penyaluran Rp 1 triliun. "Pada tahun 2016 LPDB KUMKM telah melakukan proses atas penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,05 triliun. LPDB juga telah mencairkan dana bergulir yang diproses tahun 2015 (carry over) sebesar Rp845,4 miliar," jelas Kemas di Jakarta, Senin (9/1).

Kemas melanjutkan, LPDB juga mencatat akumulasi realisasi pendapatan sejak tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1,12 triliun, yang bersumber dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebesar Rp680,40 miliar (60,69 persen).

Pendapatan jasa lainnya sebesar Rp 405,01 miliar (36,12 persen) dan pendapatan APBN sebesar Rp 36,41 miliar (3,24 persen). Dari realisasi akumulasi pendapatan tersebut, LPDB berhasil membukukan surplus sebesar Rp625,89 miliar atau 55,83 persen dari total pendapatan yang diperoleh.

Tak hanya itu, LPDB juga akan menurunkan tarif layanan/bunga kepada mitranya pada 2017. Sektor Simpan Pinjam dari sebelumnya 8,0 persen per tahun sliding menjadi 7,0 persen per tahun sliding atau 0,30 persen per bulan flat. Sedangkan sektor riil 4,5 persen per tahun sliding atau 0,19 persen per bulan flat.

Selain penurunan tarif layanan, LPDB juga akan memberlakukan pembatasan suku bunga pinjaman untuk sektor simpan pinjam pada tingkat end-user sebesar maksimal 18 persen per tahun sliding atau sebesar 9,19 persen per tahun flat atau 0,77 persen per bulan flat.

Untuk tahun anggaran 2017, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mitra khususnya dalam hal ini monitoring dan pengendalian pinjaman, Kemas akan menambah jumlah unit Satuan Tugas Monitoring Daerah sebanyak tiga, yang rencananya akan dibuka di Propinsi Bali, Kalimantan Timur dan Sumatera Utara.

Sebelumnya, LPDB telah berinisiatif membentuk Satgas Monitoring Daerah di dua lokasi. Yaitu Surakarta, untuk wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Makassar untuk wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Pada 2017 ini juga LPDB akan membentuk Direktorat Syariah yang khusus menangani pengajuan pinjaman dengan pola syariah. Penyaluran dana bergulir dengan pola syariah sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak Rp1,48 triliun atau sebesar 18,31 persen dari total penyaluran dana bergulir sebesar Rp8,08 triliun.