:
Oleh Amrln, Rabu, 28 Desember 2016 | 16:44 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 714
Jakarta, InfoPublik - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 memilki arti yang spesial karena pemerintah ingin lebih berkualitas dan lebih baik dari yang sebelumnya.
"RKP 2018 adalah yang paling kritikal untuk mengejar target RPJMN 2015-2019,” jelas Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (28/12).
Untuk meningkatkan kualitas RKP 2018 tersebut, Menteri Bambang mengemukakan beberapa poin penting. Antara lain, dengan keterbatasan anggaran, strategi hasrus seoptimal mungkin.
"Untuk membuat RKP 2018 menjadi lebih tajam dan kuat, kita harus punya prioritas nasional yang lebih tajam, sehingga anggaran dapat dibelanjakan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Berbeda dengan RKP sebelumnya yang memiliki 23 prioritas nasional, pada RKP 2018, Kementerian PPN/Bappenas berani mengambil keputusan untuk memangkas prioritas nasional agar lebih fokus menjadi 10 prioritas nasional, antara lain: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) perumahan dan pemukiman; (4) pengembangan dunia usaha dan pariwisata; (5) ketahanan energi; (6) ketahanan pangan; (7) penanggulangan kemiskinan; (8) infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman; (9) pembangunan wilayah; dan (10)politik, hukum, dan pertahanan keamanan.
Menurut beliau, terobosan ini dapat menjadi kunci untuk benar-benar mengintegrasikan kegiatan di satu K/L dengan K/L lain, dan begitu pula dengan daerah.
“Kemampuan kita menetapkan prioritas nasional, lalu turun menjadi program prioritas, lalu turun menjadi kegiatan prioritas, sampai ke proyek prioritas, harus menjadi contoh kita ke K/L dan daerah. Hanya dengan prioritas yang kuat, kita dapat meyakinkan K/L dan daerah untuk menerapkan money follow program,” jelasnya.
Lebih lanjut Menteri Bambang mencontohkan proses yang baik untuk pemilihan kegiatan dan proyek prioritas.
Ia memaparkan, awalnya Presiden meminta pengembangan pariwisata difokuskan pada 10 wilayah, namun setelah menerima daftarnya, Presiden mengatakan untuk ditetapkan 3 wilayah yang utama saja dan semua anggaran dan resources difokuskan untuk Danau Toba, Borobudur, Mandalika.
Jadi, sambungnya, bukan berarti semua usulan harus diakomodasi, kalau pun diakomodasi semua, maka penyelesaiannya lebih lama dan dampak terhadap ekonomi masyarakat juga lebih lambat.
"Hal ini tidak sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan yang kita dorong, karena kita ingin pembangunan itu berdampak segera terhadap masyarakat,” pungkas Menteri Bambang.