:
Oleh Tri Antoro, Rabu, 7 Desember 2016 | 23:03 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 490
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi DIPA tahun 2017 sebesar Rp 101,496 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, DIPA yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan tantangan untuk instansinya dalam melakukan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Sehingga pembangunan infrastruktur akan terus dipercepat untuk dapat mencapai sasaran RPJMN 2014-2019.
“Saya minta semua jajaran untuk bekerja lebih baik, lebih tertib dan transparan dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan,” ujar Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu (7/12).
Menteri PUPR melanjutkan, tugas pembangunan infrastruktur masih terus dilaksanakan untuk mengatasi disparitas antar-wilayah, antar kawasan, antar pendapatan masyarakat termasuk masyarakat miskin dan terakhir melayani 53 persen penduduk perkotaan yang menuntut pelayanan prasarana dasar yang semakin baik.
Dari alokasi DIPA Kementerian PUPR sebesar Rp 101,496 triliun, secara khusus ia merinci, komposisi belanja barang sebesar Rp 22,48 triliun atau 22,2 persen dari jumlah DIPA , belanja modal Rp 76,27 triliun atau 75,1 persen dari jumlah DIPA dan belanja pegawai dan rutin Rp 2,75 triliun atau 2,7 persen dari jumlah DIPA.
Sedangkan pengalokasian DIPA berdasarkan bidang, untuk bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 33,26 triliun (32,77 persen), dengan prioritas pekerjaan pembangunan 39 bendungan yang terdiri dari 30 lanjutan dan 9 pembangunan bendungan baru, untuk Irigasi yang terdiri dari 80 ribu hektar irigasi baru dan 274 ribu hektar lahan direhabilitasi. Selain itu untuk penanggulangan banjir sepanjang 154 km, pembuatan embung/situ sebanyak 105 buah dan revitalisasi 6 danau.
Sementara itu di bidang konektivitas jalan yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi DIPA sebesar Rp 41,393 triliun (40,77 persen) dengan prioritas pembangunan jalan baru 828 km, pembangunan jembatan 11.855 meter, pembangunan jalan tol 138 km, peningkatan jalan sepanjang 807 km dan peningkatan jembatan sepanjang 566 km.
Selanjutnya untuk bidang infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, mendapatkan alokasi Rp 15,935 triliun (15,7 persen), dengan prioritas pada pembangunan dan penataan kawasan di 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk Pengembangan Infrastruktur Permukiman di 9 Kawasan Perbatasan, pembangunan SPAM (Sistem Pengembangan Air Minum) 3.603 liter perdetik terdiri dari 10 SPAM Regional, 8 SPAM Kota dan 3 SPAM pulau terluar. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Regional di 3 kawasan, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) di 400 kecamatan, dukungan infrastruktur kampong nelayan di 6 kawasan, dukungan wisata di 5 kawasan dan untuk kawasan kumuh seluas 1.087 hektar.
Sedangkan untuk sektor perumahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp 8,28 triliun dan Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar 0,235 triliun, dengan prioritas pembangunan Rumah Susun (Rusun) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 13.253 unit, rumah khusus sebanyak 5.803 unit, rumah swadaya sebanyak 110.000 unit, prasarana, sarana dan utilitas MBR sebanyak 14.000 unit rumah dan Fasilitas Likuidatas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 120.000 unit rumah.
Sedangkan sisa DIPA Kementerian PUPR sebesar Rp 2,39 triliun, dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Badan Penelitian dan Pengembangan.