Dukung Poros Maritim, KKP Bangun Infrastruktur di 12 Pulau Terluar

Jakarta,InfoPublik - Dalam mendukung Sektor Perikanan dan Kelautan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kementerian Kelautan dan Perikananan (KKP) berencana membangun infrastruktur perikanan di 12 Pulau terluar Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan Kementerian BUMN dan juga menggandeng perusahaan swasta asal Rusia. Hal tersebut agar terwujudnya pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (STPT).

"Untuk pemerintah kita akan investasi hampir Rp1,5 triliun untuk 12 sampai 15 tempat. Kalau Rusia kurang lebih sekitar USD200 juta atau sekitar Rp 2,6 triliun. Sebagian sudah selesai dan ada yang sedang dikerjakan ," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam Forum BUMN di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Kamis (3/11).

Susi menambahkan, saat ini pemerintah telah berkomitmen untuk membuka kepemilikan asing hingga 100 persen di sektor industri pengolahan perikanan.

"Untuk processing, dari yang tadinya minoritas, jadi 100 persen boleh masuk asing. Karena kita butuh teknologi, pasar dana kapital. Kalau menangkap ikan, kita bangsa bahari. Hanya beberapa program pemerintah dalam beberapa dekade belakangan terkonsentrasi di darat, itu yang menyebabkan ketinggalan ekonomi bahari kita," ungkapnya.

Susi mengatakan. hal ini terjadi karena banyak perubahan yang telah dibuat oleh pemerintah selama dua tahun berjalan. "Perikanan salah satu yang melakukan reforming and re-enginering tatanan industri dan juga kita akan membangun infrastruktur di pulau terluar," katanya.

Susi menegaskan pembangunan demi mendukung sektor perikanan dan kelautan akan terus dilakukan. Sasarannya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Sebab Indonesia merupakan negara kelautan terbesar nomor dua di dunia, Akan Tetapi kita belum merasakan dampaknya,” ujar Susi.

Selain infrastuktur, KKP, kata Susi juga fokus memberantas illegal fishing. Dia menyebutkan dalam 1,5 tahun, sudah ada penenggelaman 286 kapal. “Akan Tetapi yang pergi dari laut Indonesia lebih dari 10 ribuan kapal,” tutur Susi.

Dengan pemberantasan illegal fishing, Susi mengatakan produk domestik bruto perikanan naik menjadi 8,96 persen. Sedangkan, nilai tukar nelayan meningkat dari 102 ke 110. Akibat lainnya yakni adanya penyelamatan BBM dari penyelundupan kapal liar. Kondisi ini dinilainya memengaruhi tingkat harga minyak di pasaran.