SIPKEBUN Bantu Pemerintah Wujudkan Perkebunan Sawit yang Berkelanjutan

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan (SIPKEBUN)sebagai komitmen mendorong praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Dirjen Perkebunan Kementan, Bambang MM mengatakan, SIPKEBUN pada dasarnya merupakan program inisiatif pemerintah di bidang perkebunan yang sejalan dengan undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan sebagai wujud akselerasi penerapan e-government di semua unit pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

pada undang-undang nomor 39 tahun 2014 terutama pada pasal 4 menyatakan bahwa salah satu lingkup pengaturan perkebunan meliputi sistem data dan informasi. SIPKEBUN ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat database komoditas perkebunan terutama kelapa sawit. SIPKEBUN dapat digunakan untuk komoditas perkebunan lainnya sesuai dengan prioritas Kementerian Pertanian. 

“Dengan membangun basis data yang kuat, Pemerintah dapat mengetahui masalah riil yang dihadapi di tingkat daerah, sehingga proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan program pembangunan perkebunan kelapa sawit  dan komoditas perkebunan lainnya dapat dilakukan dengan baik,” kata Bambang pada peluncuran SIPKEBUN di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (26/10).

Bambang menambahkan, potensi lahan untuk kelapa sawit di Indonesia seluas 22 juta ha (hektar), namun yang baru di digunakan sebagai perkebunan seluas 11 juta hektar, dimanan 4,7 juta ha merupakan milik petani dengan jumlah petani sebanyak 1,5 juta kepala keluarga (KK).

Sementara Bupati Seruyan, Sudarsono menilai SIPKEBUN dapat menjadi pemantau sekaligus kesempatan kerja sama yang saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah. “Kerja sama ini diharapkan bisa membantu secara sistematis percepatan penyelesaian masalah perkebunan yang dihadapi di daerah selama ini,” kata Sudarsono. Ia memberi contoh masalah antara lain kebakaran hutan dan lahan, konflik antara pemanfaatan lahan perkebunan dengan kawasan hutan, dan pemberdayaan petani kecil.

Pada tahap awal, SIPKEBUN akan menyimpan dan menampilkan data petani swadaya kelapa sawit yang ada di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Gunung Mas, termasuk lokasi dan wilayah perkebunan, tingkat produksi, dan kondisi sosio-ekonomi. Saat ini data dari 2.441 petani swadaya di Kabupaten Seruyan telah siap dikelola dalam SIPKEBUN, dan ditargetkan tahun 2016 semua petani swadaya di kabupaten tersebut, yaitu sebanyak 5.300 orang, bisa selesai dipetakan. Kabupaten Kotawaringin Barat juga sudah mulai memetakan petani swadaya dan perkebunan sawit yang memberikan kontribusi penting pada pertumbuhan ekonomi.

Bupati Kotawaringin Barat. Saat ini Kabupaten Kotawaringin Barat sudah mengeluarkan beberapa contoh Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) untuk petani swadaya kelapa sawit dan sedang memproses 143 lainnya. Kedepannya jumlah ini akan terus betambah seiring dengan proses verifikasi yang masih berlangsung

Bupati Gunung Mas, Arton S. Dohong melihat kerja sama ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat maupun Provinsi pada upaya Kabupaten Gunung Mas untuk melangkah menuju pembangunan perkebunan yang berkelanjutan. “Kerja sama ini memacu kami untuk semakin bekerja keras supaya seluruh sektor perkebunan di Gunung Mas, baik itu yang dikelola oleh perusahaan maupun petani kecil, menerapkan praktik-praktik berkelanjutan,” kata Arton S. Dohong.

Joko Arif dari INOBU berharap informasi perkebunan yang disediakan dalam SIPKEBUN bisa membantu provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan legalisasi lahan, penyelesaian konflik, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan perencanaan pembangunan untuk menuju provinsi/kabupaten/kota yang berkelanjutan.

SIPKEBUN, yang dikembangkan INOBU bersama Kementerian Pertanian, Pemda Provinsi Kalimantan Tengah, serta Pemda Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Gunung Mas, adalah sistem online yang mengintegrasikan data dan peta semua perkebunan sawit, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun petani swadaya. Melalui SIPKEBUN, Pemerintah mengetahui siapa yang menanam, di mana, dan bagaimana kelapa sawit berkembang. Sistem ini memungkinkan Pemerintah memantau semua kebun kelapa sawit dan mengidentifikasi kebun yang menerapkan praktik yang berkelanjutan maupun praktik yang melanggar peraturan, misalnya yang membakar lahan dan membuka hutan yang dilindungi.

SIPKEBUN dapat menjadi sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mendukung petani swadaya untuk berkebun secara legal, produktif, dan menguntungkan. Dengan data yang tersedia dalam sistem ini, Pemda dapat mempercepat proses penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) bagi petani kecil kelapa sawit.