Upaya Reformasi Di Tiga Sektor Akan Ditempuh Menhub Baru

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perhubungan mengumumkan, segera melakukan upaya reformasi Sumber Daya Manusia (SDM), efisiensi anggaran, dan konektivitas. 

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan adanya suatu upaya baru yang berkaitan dengan mengifisienkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melibatkan pihak swasta sebanyak mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Misalnya APBN Rp15 Triliun, kalau sekarang bisa untuk membangun 5 proyek tapi karena itu jadi stimulus, APBN bisa dipakai di 10 proyek atau lebih. Urutannya adalah pihak swasta, kemudian pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan terakhir memakai APBN," jelas Menhub Budi, akhir pekan.

Prioritas program kerja Menhub Budi lainnya adalah deregulasi peraturan. "Saya sedang minta semua Eselon 1 untuk menginventarisir apakah aturan itu sewajarnya ada gunanya atau ada aturan yang sudah tidak perlu lagi sehingga rencana untuk memberikan kesempatan lebih kepada swasta dapat tercapai dengan lebih mudah," ujar Menhub Budi. 

Prioritas lainnya adalah konektivitas transportasi. Menurut Menhub, konektivitas transportasi tersebut berkaitan langsung dengan keterjangkauan daerah, pariwisata, dan menekan disparitas harga. 

"Yang tidak kalah penting adalah pembangunan SDM transportasi. SDM menjadi faktor yang sangat krusial karena SDM Kementerian Perhubungan jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Saya akan membuat suatu formula untuk mengajak seluruh pegawai Kementerian Perhubungan untuk me-reform dirinya sendiri," katanya.

Sementara program kerja lainnya, adalah program tata kelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan menjadi Badan Layanan Umum (BLU). "Tujuannya agar UPT kita lebih profesional dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat serta untuk mendapatkan benefit yang memadai," ujar Menhub.

Selanjutnya Menhub Budi juga memerintahkan masing-masing Eselon 1 Kementerian Perhubungan untuk mempunyai quick win dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.

"Terkait anggaran, penggunaan anggaran digunakan dengan prinsip money follow program dan bukan money follow function. Hal tersebut dilakukan agar investasi yang sudah kita lakukan berdedikasi untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat," tambah Menhub Budi.