:
Oleh H. A. Azwar, Jumat, 29 Juli 2016 | 18:56 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 2K
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swedia sepakat jajaki kerjasama di sektor ketenagakerjaan. Kerjasama bilateral diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerja Indonesia melalui program pelatihan kerja yang melibatkan perusahaan-perusahaan Swedia di Indonesia.
Demikian diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri dalam pertemuan dengan Plt Dubes Swedia Eddy Fonyodi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, di Jakarta, Kamis (28/7).
Kita merespon positif penjajakan kerjasama dengan Swedia. Kerjasama ini diharapkan meningkatkan kualitas pekerja di Indonesia melalui transfer knowledge dalam bentuk pelatihan di tempat kerja ataupun di lembaga pelatihan yang ada, kata Hanif.
Menurutnya, langkah kerjasama pelatihan keterampilan kerja atau skill itu bisa ditransformasi melalui kerjasama yang melibatkan perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja asal Swedia yang berada di Indonesia.
Misalnya, BLK bekerjasama dengan perusahaan otomotif, listrik maupun elektronik dari Swedia di Indonesia. Kita juga minta agar para pekerja asing melakukan transfer knowledge sehingga kualitas pekerja kita meningkat, ujarnya.
Dijelaskannya, upaya sinergi peningkatan kualitas pekerja Indonesia dengan perusahaan-perushaan asing yang berada di Indonesia tersebut sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo.
Tidak bisa lagi kita hanya mengandalkan dengan struktur-struktur dalam negeri saja, tapi harus bersinergi dari pihak luar negeri untuk meningkatkan kualitas pekerja Indonesia, jelas Hanif.
Hanif menegaskan, pada prinsipnya investasi asing ditanamkan harus membawa manfaat terciptanya lapangan kerja baru dan terjadi perluasan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah besar.
Tidak ada perlakuan diskriminatif antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing dalam hal pengupahan, sehingga dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif, aman, nyaman dan harmonis, tegas Hanif.
Sebagai salah satu tanggung jawab Kemnaker, terkait daya saing tenaga kerja dan produktivitas, khususnya melalui pelatihan kerja, Hanif mengatakan pihaknya telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pelatihan kerja.
Bahkan kebijakan-kebijakan tersebut memposisikan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sectors dalam penyiapan SDM berbasis kompetensi dengan menekankan pada sinergitas dunia pendidikan dan pelatihan kerja, kata Hanif.
Dalam kesempatan pertemuan singkat itu, Eddy juga menyampaikan pesan PM Swedia telah berkirim surat sekaligus mengundang Presiden Joko Widodo untuk bergabung dalam kelompok utama (First Core Group) para pemimpin dari pemerintahan, pengusaha/bisnis dan serikat pekerja/buruh, serta organisasi yang mendukung Global Deal Initiative (GDI).
GDI rencananya akan diluncurkan pada saat diselenggarakannya UN General Assembly di New York pada 21 September tahun ini. Oleh karenanya, PM Swedia berharap Presiden Joko Widodo dapat bergabung dan mendukung First Core Group dimaksud pada saat peluncuran GDI nanti.
Global Deal Initiative yang dilengkapi dengan Deklarasi Pendukung (Declaration of Support) merupakan upaya atau initiative bersama (global) dari para pemangku kepentingan (pemerintah, pengusaha/kalangan bisnis, dan pekerja, serta organisasi internasional untuk mempromosikan kerja layak (decent work) dan meningkatkan produktivitas yang dapat memberi keuntungan bagi semua.
Global Deal Initiative bukan merupakan perjanjian legal, melainkan sebuah konsep kerjasama di bidang pasar kerja yang dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak (pekerja, perusaaan, serta masyarakat sosial).
Initiative ini, diharapkan juga dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan No.8, yaitu : Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta kerja layak bagi semua (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all).
