:
Oleh Wandi, Kamis, 28 Juli 2016 | 07:09 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 499
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah didesak mengarahkan dana repatriasi pada sektor rill dan pembiayaan infrastruktur. Karena itu, harus ada peta jelas untuk melabuhkan guliran dana repatriasi. Tidak cukup hanya mengunci dalam instrumen investasi sepanjang tiga tahun.
”Kalau hanya mengikat tiga tahun dan arahnya tidak jelas, nanti bisa berpindah-pindah setiap hari,” tutur Direktur Indef Enny Sri Hartati dalam diskusi berlabel Menangkap Peluang Banjir Dana Asing, Selasa (26/7).
Enny melanjutkan, arah dana repatriasi pada sektor rill, misalnya seperti pembangunan pabrik akan berdampak positif. Dan, secara langsung bisa dirasakan masyarakat. Itu karena menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian setempat.
Selain itu, repatriasi modal juga harus mendukung rencana pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur. Di mana, pemerintah mempunyai perusahaan khusus menggarap infrastruktur yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). ”Penyalurannya bisa melalui SMI yang memang membidani infrastruktur,” jelas Enny.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Parijono menambahkan, pemerintah telah menawarkan investor untuk masuk proyek infrastruktur.
Maklum, saat ini infrastruktur butuh dana tidak sedikit. Setidaknya, proyek infrastruktur membutuhkan investasi segar sejumlah Rp 5.500 triliun. ”Telah ditawarkan. Karena pemerintah hanya bisa menutupi 40 persen dari kebutuhan Rp 5.500 triliun,” tukas Parijono.