Pengembangan Perikanan Tangkap Harus Ada Pembatasan Kelestarian

Jakarta,InfoPublik - Pengembangan perikanan tangkap yang berbasis lingkungan, harus ada pembatasan sisi kelestariannya, bukan dari sisi usahanya. Diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung kepentingan  rakyat sebagai pengguna kebijakan.

“Pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan, harus berdasarkan keinginan, harapan, dan pendapat rakyat,” ujar  Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di Jakarta, Jumat (26/2).

Menurut Herman, dalam pengembangan perikanan tangkap berbasis lingkungan, masih banyak cara dan manajemen yang dapat diterapkan. "Misalkan dengan close and open access, close session, atau dengan cara lainnya, atau bisa juga dengan cara pembatasan zona tertentu dengan alat tangkap tertentu pula,” sambungnya.

Oleh karena itu Komisi IV ingin menempatkan dengan tepat berbagai keinginan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak mengejutkan masyarakat. Apabila ada kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, maka Komisi IV akan memverifikasi dan menindaklanjutinya dengan memanggil Menteri atau Instansi yang terkait.