:
Oleh R.M. Goenawan, Senin, 15 Februari 2016 | 12:21 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 322
Jakarta,InfoPublik - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melahirkan 10 paket kebijakan ekonomi. Paket tersebut ditujukan sebagai obat kuat ekonomi, di tengah pengaruh ekonomi global dan perlambatan ekonomi dalam negeri sebagai dampaknya.
Paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis terakhir adalah paket kebijakan ekonomi X yang berisi revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Menurut Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati, jika hanya menarik investasi asing masuk ke Indonesia, tidaklah perlu revisi DNI. “Pada dasarnya, sebelum melakukan revisi DNI, pemerintah juga pernah menaikkan porsi asing untuk beberapa sektor,” ujar Direktur Indef Enny Sri Hartati di Jakarta, Minggu (14/2).
Namun, Enny mempertanyakan apakah hal tersebut cukup efektif. "Menaikkan proporsi asing, ada efektif enggak terhadap kontribusi di Indonesia," tanyanya.
Menurut Enny, jika ingin menarik investor asing masuk ke Indonesia, pemerintah cukup menyelesaikan hambatan-hambatan yang menghambat investasi masuk ke Tanah Air. "Kita memang butuh investasi, pemerintah bisa berikan insentif. Dengan kemudahan mendapatkan saham kita memberikan 100 persen. Tapi apa kontribusi yang masuk? Setelah kita keluarkan insentif, berapa besar investasi masuk," ujarnya.
Enny mengungkapkan, yang terpenting dalam kontribusi masuknya investasi masuk ke Indonesia adalah langsung menciptakan lapangan kerja. "Jangka pendek dan besar itu harus ciptakan lapangan kerja. Ini yang urgensi," pungkasnya.
