:
Oleh Baheramsyah, Kamis, 11 Februari 2016 | 18:22 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 398
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi di pulau pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan menganggarkan Rp 305 miliar Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada program Nawacita.
Lima belas lokasi terpilih yakni Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan. Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao. Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pembangunan sentra bisnis kelautan dan perikanan berbasis wilayah pesisir ini dilakukan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi. "Sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran yang bertumpu pada komoditas kelautan dan perikanan dengan pasar internasional," kata Susi dalam acara The Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Jakarta, Kamis (11/2).
Menurut Susi, KKP menyediakan anggaran sekitar Rp305 Miliar melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan untuk 15 lokasi tersebut.
"Dana tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan penunjang untuk gudang beku terintegrasi, pengadaan kapal penangkap ikan ukuran 3 sampai 10 GT. speedboat patroli Pokmaswas, peralatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pembangunan sarana prasarana Unit Pembudidaya Rakyat, sarana prasarana dalam rangka konservasi sumberdaya ikan, tambatan perahu, air bersih, instalasi BBM dan listrik, pabrik es kecil. dermaga. dan single cold storage," tambahnya.
Menurutnya, peta peluang bisnis dan potensi keunggulan daerah dari 15 lokasi dapat menjadi acuan bagi para stakeholder antar sektor dalam memanfaatkan sarana prasarana yang telah tersedia atau melengkapi sarana prasarana yang belum tersedia untuk mendukung Pembangunan Sentra Bisnis Kelautan dan Perikanan Terpadu.
Sehingga, konektivitas antar pulau dalam mendistribusikan KOMODITAS kelautan dan perikanan dapat berjalan secara komersial dan menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
Oleh karenanya, Susi menilai diperlukan dukungan dan kerjasama Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang konsen pada sektor kelautan dan perikanan yaitu BUMN Marine and Fisheries Incorporated. "Harus ada kerjasama dengan BUMN khusus di sektor kelautan dan perikanan serta perbankan nasional," tandasnya.