Jakarta, InfoPublik – Wali Kota Solok Zul Elfian diterima langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Hartono Laras di ruang kerjanya Lt. 2 Gedung Kementerian Sosial Salemba, Rabu (26/2).
Wali Kota Solok didampingi Kepala Dinas Sosial Zulfadli, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Nurzal Gustim serta Kasubbag Penghubung Yopi Permana.
Sekjen didampingi Kepala Biro Umum Kemensos Adi Wahyono, Kepala Biro Hukum Sanusi, Kepala Bagian Pengelolaan Data Pusdatin Kesejahteraan Sosial Bambang Krido serta Kasubid Pengelolaan Sistem Informasi Pusdatin Kesejahteraan Sosial Joko Prayitno.
Wali Kota Solok dalam kesempatan itu menyampaikan laporan progress pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan (taskin) di Kota Solok.
Alhamdulillah Kota Solok banyak disupport oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), e-Warong, KIP, KIS, Rastra, BPNT.
"Adapun program-program tersebut juga kita sinergikan dengan program pengentasan kemiskinan yang kita lakukan di Kota Solok,” terang Zul Elfian.
Wali kota Solok juga menjelaskan bahwa dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pro kemiskinan yang terintegrasi baik itu program pusat dan daerah, lintas kementrian maupun OPD terkait mampu menekan jumlah rumah tangga miskin sampai pada angka 0,98 persen atau telah dibawah 1%.
“Saya bersama Wakil wali kota memiliki komitmen diwaktu kampanye dahulu, tidak akan menggunakan kendaraan dinas operasional yang baru, sebelum rumah tangga miskin dibawah angka 1%,” ungkap wako.
Alhasil, sampai tahun 2020 yang merupakan masuk tahun terakhir masa jabatan, masih menggunakan kendaraan dinas bekas Wali kota dan Wakil Kota periode sebelumnya, lanjutnya.
Menanggapi laporan Wali Kota, Sekjen Hartono Laras sangat menyambut baik dan mengapresiasi atas dukungan pelaksanaan program pemerintah dalam taskin.
“Jadi memang konsep atau program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, yang di dalamnya mengenai kemiskinan, ada pendidikan, kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang secara relatif berpenghasilan lebih rendah, yang rentan terhadap kemiskinan, itu programnya memang terbukti berjalan dengan baik, dan programnya tepat,” kata Hartono.
Menurut Hartono salah satu langkah pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan terus meningkatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
PKH itu menurut pandangan saya memberikan kontribusi yang substansial dalam program kesejahteraan rakyat, terutama pengurangan kemiskinan tadi.
"Selain PKH, pemerintah juga memiliki program lain yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan,” ujarnya.
Hartono juga menyampaikan tahun ini awal pelaksanaan Program Sembako yang merupakan perluasan manfaat pelaksanaan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Mulai tahun 2020 ini, ada kenaikan bantuan dari Rp.110.000 menjadi Rp.150.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan.
"Penambahan Rp.40.000 ini, untuk membeli bahan pangan yang sudah ditentukan pemerintah, dan bahkan kedepan akan direncanakan untuk ditambah lagi Rp.50.000 sehingga menjadi Rp.200.000,” jelas Andi.
Sekjen juga mengatakan bahwa virus corona membawa pengaruh besar pada situasi perekonomian masyarakat sehingga menaikkan indeks bantuan menjadi konsen pak Menteri Sosial.
Indeks bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli oleh KPM diperluas tidak hanya berupa beras dan telur seperti program BPNT.
Penambahan bansos ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk membeli bahan pangan lebih bervariasi, jelas Hartono.
Bantuan sosial (Bansos) perlu segera disalurkan untuk mengurangi beban dan meningkatkan konsumsi di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.
“Ekonomi kan sekarang sedang mengalami perlambatan ditambah efek virus corona, sehingga yang paling cepat apa, ya program-program seperti ini. Uang segera turun, diterima penerima manfaat yang kemudian dibelanjakan,” kata Mensos.
Ada yang mencuri perhatian Hartono dari laporan Wali Kota yakni atas komitmennya dalam pengentasan kemiskinan terlihat dengan pengurangan rumah tangga miskin.
Kita sangat apresiasi pak wali atas komitmennya dalam taskin sampai menggaransi hanya menggunakan kendaraan dinas lama sebelum penduduk miskinnya dibawah 1%. Itu bentuk komitmen yang seyogianya dimiliki oleh seluruh pejabat didaerah.
"Kalau bisa pak Wali adakan wisuda bagi keluarga miskin yang telah berhasil keluar dari daftar keluarga miskin dan bila perlu di reward. Insya Allah kita datang ke Solok,” tutur Hartono.
Dalam kesempatan itu, Sekjen Hartono Laras menyerahkan secara simbolis dummy kunci mobil kepada Wali Kota Solok serta bertukar cindera mata.
Hartono berpesan bahwa “kendaraan dinas yang diserahkan ini semoga menjadi motivasi dan semakin melancarkan tugas pak wali dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Solok,” pesan Sekjen mengakhiri pertemuan tersebut. (MC Kota Solok/toeb)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
