RI Aktif Tangani Isu Air

Hal tersebut disampaikan Dubes Heri, melalui keterangan tertulis Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo yang diterima di Jakarta, Senin (25/4/2022).

“Indonesia serius menangani isu perubahan iklim. Terkait isu air, Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan The 10th World Water Forum (WWF-10) pada 2024. KBRI Tokyo secara aktif akan bekerja sama dengan Jepang untuk menyukseskan perhelatan dunia tersebut di Bali,” kata Dubes  Heri.

Pernyataan tersebut menyusul kehadiran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang mewakili Presiden Joko Widodo dalam 4th Asia Pacific Water Summit di Kumamoto, Jepang pada 23 – 24 April 2022.

Pertemuan yang dihadiri oleh kepala negara/pemerintahan dari Kamboja, Laos, Tuvalu, Uzbekistan dan Jepang, serta pejabat setingkat menteri dari sejumlah negara itu digelar untuk berbagi pengalaman dalam menanggulangi isu terkait air, tidak hanya di Asia-Pasifik, tapi juga di seluruh dunia.

Sementara itu, Menteri Basuki dalam sambutannya menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk menanggulangi permasalahan terkait air. 

Salah satunya adalah melakukan rehabilitasi pada dua juta hektar sistem irigasi dan mengembangkan 500.000 hektar sistem irigasi baru.

“Penyelesaian 60 proyek bendungan di Indonesia akan meningkatkan ketersediaan air bagi sistem irigasi dari 11 persen menjadi 20 persen dan meningkatkan intensitas panen dari dua kali setiap tahun atau tiga kali setiap dua tahun,” ujarnya

Di sela-sela pertemuan, Basuki berkesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Tetsuo Saito.

Keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama upgrading bendungan di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu dibahas pula kerja sama restorasi danau, dan upaya yang dapat dilakukan termasuk berbagi pengalaman serta pengiriman pakar.

Pertemuan 4th Asia-Pacific Water Summit berhasil mengadopsi Kumamoto Declaration, yang diharapkan dapat menjadi dokumen rujukan bagi penanggulangan permasalahan terkait air di kawasan Asia-Pasifik.