Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan SIdang Bersama DPR-DPD RI 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (Foto: Humas MPR/DPR/DPD RI)
Jakarta, InfoPublik — Sorot lampu menyinari ruang rapat paripurna Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Tepuk tangan membahana ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berdiri di podium Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).
Itu bukan sekadar pidato kenegaraan. Itu adalah janji dan peringatan.
Mengenakan setelan resmi, Presiden membuka pidatonya dengan menyapa para tokoh bangsa: mantan presiden dan wakil presiden, para ketua lembaga tinggi negara, hingga duta besar negara sahabat. Suasana penuh hormat, tapi juga antusias. Dalam nada penuh semangat, Prabowo menyampaikan pandangan mendalam tentang makna kemerdekaan di usia ke-80 Republik Indonesia.
“Setiap presiden telah memberi warisan penting bagi republik ini. Kita harus lanjutkan dan sempurnakan,” tuturnya tegas.
Ia mengulas kiprah para pemimpin bangsa dari Sukarno dengan perjuangan mempertahankan NKRI, Soeharto dengan swasembada pangan, hingga Joko Widodo dengan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi sumber daya alam. Bukan sekadar sejarah, tetapi fondasi.
Namun, titik klimaks pidato itu datang bukan dari pujian. Suara Presiden meninggi ketika ia mengecam praktik "serakahnomics" ulahlaku pelaku usaha yang menimbun bahan pokok demi keuntungan pribadi.
“Saya pastikan, siapa pun yang berani memanipulasi dan melanggar akan kami proses hukum. Kami akan sita. Kami akan selamatkan rakyat,” ujar Prabowo lantang, memantik tepuk tangan hadirin.
Dengan menyitir Pasal 107 juncto Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2014, Presiden menegaskan komitmen negara: penimbun bisa dipenjara hingga lima tahun dan didenda Rp50 miliar. Bagi Prabowo, hukum bukan sekadar teks, melainkan instrumen keadilan sosial.
Tak hanya menyoal penegakan hukum, Prabowo juga menaruh fokus besar pada misi sosial: menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen secepatnya. Ia menyampaikan bahwa pemerintah kini memiliki sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSen) sebagai dasar keadilan penyaluran bantuan.
“Tidak boleh lagi ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat,” serunya, mengingatkan bahwa keadilan sosial adalah amanat konstitusi.
Presiden kemudian mengangkat kembali semangat Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan cabang produksi dan kekayaan alam oleh negara demi kemakmuran rakyat. Ia menilai distorsi ekonomi terjadi karena pelaksanaan pasal-pasal itu belum konsisten.
Akibatnya, kemajuan ekonomi tak dirasakan merata. “Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani yang kesulitan, rakyat yang belum punya rumah layak,” ujarnya lirih, namun bersemangat.
Namun, dalam 299 hari kepemimpinannya, Prabowo menyampaikan beberapa capaian berarti yakni ekonomi tumbuh 5,12 persen pada kuartal kedua 2025, investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya, dan sebanyak 1,2 juta tenaga kerja terserap melalui proyek-proyek investasi.
Dengan gaya orasi khas, Prabowo menutup pidatonya dengan keyakinan bahwa Indonesia kuat bukan karena kekayaan elite, tetapi karena keberpihakan kepada rakyat.
_thumb.jpg)
