Sambas, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar), memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah yang diperkirakan meningkat seiring tingginya curah hujan pada periode Oktober 2026 hingga Januari 2027.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kalimantan Barat Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026/2027 yang diikuti pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (6/10/2026).

Bupati Sambas diwakili Wakil Bupati Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi. Rakor tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan langkah antarpemerintah dalam menghadapi potensi banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya, sekaligus memperkuat koordinasi apabila daerah membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi bencana. Persoalan yang terjadi di daerah diharapkan segera dikomunikasikan kepada pemerintah provinsi agar dapat ditindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat.

“Bencana di daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama dan masyarakat,” ujar Ria Norsan.

Ia juga menekankan pentingnya langkah pencegahan sebagai bagian dari kesiapsiagaan, termasuk dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan perlu dilakukan sebelum bencana terjadi agar risiko dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.

Dalam rakor tersebut, Heroaldi menyampaikan bahwa sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas rawan banjir dan rutin mengalami genangan dengan intensitas cukup tinggi. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Galing, Paloh, Teluk Keramat, dan Sejangkung.

Heroaldi juga mengungkapkan adanya penyempitan saluran sungai akibat pertumbuhan tumbuhan air yang berpotensi menghambat aliran, terutama ketika curah hujan meningkat.

“Kemampuan APBD tentu terbatas, sehingga kami berharap dukungan dari pemerintah pusat,” kata Heroaldi.

Menurutnya, penanganan persoalan tersebut membutuhkan dukungan lintas pemerintahan, terutama untuk mengatasi masalah kapasitas saluran dan kondisi sungai yang berdampak terhadap permukiman serta aktivitas masyarakat.

Pemkab Sambas mendorong penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kesiapsiagaan tidak hanya difokuskan pada respons saat bencana terjadi, tetapi juga pada pengurangan risiko dan penguatan upaya pencegahan di wilayah rawan bencana.